Just another WordPress.com site

PERBEDAAN TAFSIRAN UU, PP, PERMENDAGRI DAN PERGUB

MENYANGKUT JANGKA WAKTU TUGAS DENGAN HONORARIUM PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL)

DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILUKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILUKADA

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH :

Pasal 65

1)      Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan.

2)      Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;

b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;

c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;

d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;

e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

3)      Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penetapan daftar pemilih;

b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;

c. Kampanye;

d. Pemungutan suara;

e. Penghitungan suara; dan

f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

4)      Tata cara pelaksanaan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

2. UNDANG – UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Paragraf 5

Pengawas Pemilu Lapangan

Pasal 82

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapangan adalah:

 

  1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan    Pemilu  di tingkat desa / kelurahan yang meliputi:

1.      Pelaksanaan pemutakhiran data      pemilih berdasarkan data  kependudukan  dan  penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

2.      Pelaksanaan kampanye;

3.      Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;

4.      Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

5.      Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;

6.      Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;

7.      Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan

8.      Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

 

  1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  pada huruf a;
  2. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
  3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
  4. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. Mengawasi pelaksanaan  sosialisasi  penyelenggaraan Pemilu; dan
  6. Melaksanakan  tugas    dan wewenang  lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

 

 

Pasal 83

Pengawas Pemilu Lapangan berkewajiban:

a.       Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b.      Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan  yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;

c.       Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;

d.      Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan

e.       Melaksanakan  kewajiban  lain  yang  diberikan  oleh Panwaslu Kecamatan.

B. PERBANDINGAN ATURAN MENYANGKUT JANGKA WAKTU TUGAS PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL)

UU No 22/ 2007 TTG PENYELENGGARA PEMILU PP No 6/ 2005 TTG PEMILUKADA PERMENDAGRI NO 57/ 2009

TTG BELANJA PEMILUKAKADA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI

SULAWESI TENGAH NOMOR

900/604/RD.ADM PEMD SDA-GST/2010

Pasal 71

 

Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

Pasal 109

 

Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Lampiran I.a Permendagri No 57/ 2009 ttg Belanja Pemilukada :

Poin I tentang Honorarium Angka 22 menyebutkan masa kerja Panitia Pengawas Lapangan (PPL) paling lama 2 bulan.

Lampiran  KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI

SULAWESI TENGAH NOMOR

900/604/RD.ADM PEMD SDA-GST/2010/ 2009

ttg Standar biaya honorarium dan/ atau uang lembur KPU

Provinsi dan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

Periode 2011-2016 pada poin II  tentang Honorarium

Angka 9  menyebutkan masa kerja Petugas Pengawas

Pemilu Lapangan (PPL) paling lama 2 bulan.

  1. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

 

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. PERBEDAAN MASA TUGAS PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL) DIKAITKAN DENGAN HONORARIUM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILUKADA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 65  ayat (2) menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan pemilukada meliputi:

a. Penetapan daftar pemilih;

b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;

c. Kampanye;

d. Pemungutan suara;

e. Penghitungan suara; dan

f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada paragraf 5 Pasal 82 tentang tugas dan wewenang pengawas pemilu lapangan (PPL) dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat desa/ kelurahan meliputi :

1.      Pelaksanaan pemutakhiran data    pemilih berdasarkan data  kependudukan  dan  penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

2.      Pelaksanaan kampanye;

3.      Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;

4.      Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

5.      Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;

6.      Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;

7.      Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan

8.      Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

 

 

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004, Pasal 82 UU No 22 Tahun 2007 maka pembentukan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai (Pasal 71 UU 22 Tahun 2007).

Selanjutnya pada PP No 6 Tahun 2005 pada pasal 109 dikatakan bahwa Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

 

Masa tugas Pengawas Pemilu Lapangan  (PPL) sebagaimana disebutkan  diatas, menjadi tidak relevan dan atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Lampiran I.a Permendagri No 57/ 2009 ttg Belanja Pemilukada pada Poin I tentang Honorarium Angka 22 menyebutkan bahwa  masa kerja Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) paling lama 2 bulan. Hal ini pula yang dikemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan  Keputusan Gubernur Provinsi  Sulawesi Tengah Nomor 900/604/RD.ADM PEMD SDA-GST/2010  yang  menyebutkan bahwa  masa kerja Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) paling lama 2 bulan.

 

Perbedaan antara masa tugas dan honorarium  Pengawas Pemilu Lapangan  (PPL) seperti yang dijelaskan diatas tidak mesti terjadi dan tidak perlu dipermasalahan karena dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara jelas disebutkan pada pasal  7 ayat (1) bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : (a).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c). Peraturan Pemerintah; (d).Peraturan Presiden; (e). Peraturan Daerah.

 

Dalam ayat (2) dikatakan bahwa  Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : (a). Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; (b). Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; (c).Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

 

Dalam ayat (4) dikatakan bahwa  Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

 

Dalam ayat (5) dikatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pertanyaannya kemudian, apakah Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan?

 

Secara jelas Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur termasuk tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, jika kita melihat kembali UU No. 10 Tahun 2004 pada Pasal 7 ayat (4) yang mengatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

 

Pertanyaannya kemudian, apakah dalam UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007 dan PP No 6 Tahun 5 memerintahkan agar dibentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur soal honor, khususnya PPL ?

Mengenai pendanaan dalam Pemilukada dapat dilihat dalam UU 22 Tahun 2007 pada Pasal 114 ayat (5) menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD.   Pasal 115 menyatakan bahwa Anggaran penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil  Presiden  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang- Undang tentang APBN, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan  dalam Peraturan Daerah tentang  APBD wajib dicairkan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Selanjutnya, mengenai pendanaan juga dapat dilihat pada PP No. 6 Tahun 2005 pada Bab XI tentang Pendanaan pada Pasal 134 ayat (1) menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD. Ayat (2) menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengadaan, pendistribusian, pengamanan dan belanja panitia pemilihan, dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.

 

KESIMPULAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2009 yang mengatur soal honorarium PengawasPemilu Lapangan (PPL) paling lama 2 bulan bertentangan dengan UU 32 tahun 2004, UU 22 Tahun 2007 dan PP No 6 Tahun 2005 yang pada intinya menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)  dimulai sejak pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, daftar pemilih hasil perbaikan dan DPT,  kampanye, Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya, Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS, Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS, Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS, Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

 

Jika kita melihat dari jadwal penyelenggaraan pemilukada Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 yang dikeluarkan oleh KPU melalui Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2010,  maka pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dimulai sejak tanggal 8 Desember 2010 dan berakhir tanggal 30 Mei 2011. Sehingga masa tugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) + 5 Bulan dan selama itu pula Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) harus menerima honorarium.

 

Dari hal tersebut, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2009 tidak dapat dipakai sebagai dasar dalam penentuan masa kerja Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang terkait dengan honorarium dengan kata lain, bahwa  Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2009 tidak masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan juga bertentangan dengan UU 32 Tahun 2004, UU 22 Tahun 2007 dan PP No 6 Tahun  2005.  Sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2009  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan hanya merupakan administrasi saja dan dapat dikesampingkan.

Jika kemudian tetap dipaksakan bahwa masa kerja Pengawas Pemilu Lapangan  (PPL) tetap mengikuti petunjuk sebagaimana diatur dalam Permendagri No 57 Tahun 2009 dan mengeluarkan  Keputusan Gubernur Provinsi  Sulawesi Tengah Nomor 900/604/RD.ADM PEMD SDA-GST/2010 yang menyatakan bahwa masa kerja Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Paling Lama 2 bulan,  maka dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah  dalam aspek pengawasan setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraannya akan mendapat hambatan yang sangat besar, khsusnya menyangkut pengawasan di setiap kelurahan/desa, karena Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) khususnya di Kota Palu dilantik pada akhir bulan Desember 2010, maka masa tugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)  selesai pada akhir  bulan Februari 2011. Sehingga pengawasan tahapan yang dilaksanakan pada bulan Maret 2011 s/d tahapan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur akan dikerjakan seluruhnya oleh Panwascam bersama Panwaslukada Kota/Kabupaten serta Panwaslukada Propinsi. Pertanyaannya : Apakah pengawasan tersebut efektif dan rasional ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: