Just another WordPress.com site

Siaran Pers Yayasan Bonebula

Sabtu, 5 Maret 2010

Bonebula Minta Reklamasi Dihentikan

 

Penimbunan pantai atau biasa di sebut reklamasi pantai, di wilayah pesisir kab donggala semakin tidak bisa di kontrol lagi oleh pihak PEMDA Donggala, selain merusak ekosistem pesisir dan laut juga menganggu pelestarian sumber daya hayati, kerusakan spesies mangrove, terumbu karang, padang lamun, yang memiliki fungsi bagi kehidupan berbagai biota laut di wilayah pesisir dan laut.

Kami dari Yayasan Bonebula sangat prihatin dan mengecam serta mengutuk tindakan PT. Multi Sari Bahari serta perusahaan-perusahaan pertambangan lainnya yang telah sewenang-wenang melakukan penimbunan pantai yang berada dilokasi desa Loli Saluran, serta lokasi lainnya selain merusak ekosistem, pihak perusahaan juga melakukan pelanggaran tentang undang-undang pengelolaan lingkungan hidup yang tidak memiliki AMDAL ataupun UKL/UPL.

Kami minta ketegasan PEMDA yang sepertinya tak mau ambil pusing terkait kerusakan dan tindakan perusahaan yang begitu gampangnya melakukan reklamasi ke daerah tersebut tanpa ada izin dan rekomendasi yang di keluarkan oleh dinas perikanan dan kelautan serta dinas perhubungan yang melakukan penimbunan pantai. Kami juga meminta untuk segera menghentikan semua aktifitas reklamasi pantai dihentikan.

Kami juga sangat menyangkan sikap PEMDA yang tidak peduli terhadap keberlangsungan masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rata-rata masyarakat mencari kehidupan sebagai nelayan tradisional  yang  mata pencaharian utamanya adalah dari laut, bukannya memberikan peluang dan kebebasan kepada perusahaan, yang  hanya merusak sumber daya hayati, karena dalam undang-undang  no 27 tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau-pulau kecil  setiap perencanaan, pengelolaan,pemanfaatan hanya untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat.

 

 

Hormat Kami

Erni Juliani Fauziah

Koord. Dept.  Advokasi dan Pengkajian Pesisir dan Laut

Yayasan Bonebula

 

Penulis : Agus Darwis,SH

(Anggota Panwaslukada Kota Palu)

 

Membaca judul diatas, tentu pembaca akan bertanya, apa hubungan antara green and clean Kota Palu dengan pelaksanaan pemilukada gubernur dan wakil gubernur sulteng 2011. Untuk itu perlu diketahui dulu bahwa green and clean adalah program hijau dan bersih Pemerintah Kota Palu tahun 2011 yang tujuannya utamanya adalah menjadikan Kota Palu hijau dan bersih dengan menjaga lingkungan yang bersih dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuat sampah disembarang tempat. Sehingga bisa terwujud harmonisasi lingkungan dengan manusia. Pada saat peluncuran program ini, Bertempat di Kawasan Wisata Pantai Talise Palu, Sabtu, 19 Februari 2011. Gubernur Sulteng HB. Paliudju “(yang juga merupakan calon wakil gubernur nomor urut 4)” dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Syahrial Labelo, SH., M.Si.  Dikatakan, untuk mewujudkan Kota Palu Green and Clean (bersih dan hijau) maka masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta dituntut untuk menanam pohon dilingkungannya masing-masing. Untuk itu Gubernur mengajak semua warga kota Palu baik institusi pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan agar memahami pentingnya kebersihan dan kecintaan terhadap keindahan kota.  Hal ini dilakukan agar dimasa yang akan datang tidak ada lagi kebiasaan buruk yang membuang sampah di sembarang tempat. Ditempat yang sama, Wakil Walikota Palu H. Muhanan Tombolotutu, SH “(yang juga merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 1)” membuka secara resmi Pencanangan Palu Green and Clean 2011. Dalam sambutannya, mengatakan Program ini bertujuan untuk membuat Palu menjadi Kota Bersih dan Hijau sehingga masyarakat sampai ke lapisan paling bawah harus mendukung program ini, apalagi Palu sebagai pintu gerbang sulawesi tengah. kiranya Kota Palu menjadi kota indah, bersih, aman, sejahtera, sehingga menarik untuk dikunjungi oleh Wisatawan Mancanegara dan Domestik. Inilah gambaran singkat tentang green and clean Kota Palu tahun 2011.

Pada tahun ini juga, Pemilukada Gubernur Sulteng yang tahapannya sudah dimulai sejak akhir tahun 2010. Setelah penetapan bakal calon yang lolos verifikasi menjadi pasangan calon dan penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 20 Februari 2011 yang sehari sebelumnya tanggal 19 Februari 2011 KPU Provinsi Sulteng mengeluarkan keputusan melalui Berita Acara rapat koordinasi KPU Provinsi Sulteng, Panwas Provinsi Sulteng dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng Nomor : 110/BA/II/2011 tentang komitmen pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam mengisi 30 hari sebelum masa kampanye. Dalam rapat koordinasi juga bertujuan untuk menyatukan persepsi berkenaan Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU No. 14 tahun 2010 tentang pedoman kampaye kaitannya dengan 30 hari sebelum masa kampanye yakni sejak penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon yang masing-masing tim kampanye pasangan calon, KPU dan Panwas menyetujui bahwa 30 hari sebelum masa kampanye yakni 20 Februari 2011 s/d 20 Maret 2011 bukanlah kategori tahapan kampanye sebagaimana di maksud Undang-Undang, sehingga segala bentuk kegiatan yang dilakukan harus tetap berdasar pada peraturan perundang-undangan serta komitmen yang tertuang dalam berita acara ini.

Menyimak dari komitmen bersama tersebut, apa yang dilakukan oleh para calon kompetitor untuk melakukan sosialisasi agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat, salah satunya dengan cara pemasangan alat peraga dalam bentuk baliho, benner dan lainnya yang dipasang dan dapat dilihat dihampir seluruh jalan raya di Kota Palu ini, bahkan pemasangannya lebih banyak terpasang dipohon-pohon pelindung dipinggir jalanan umum, tiang listrik, tiang lampu merah. Pemasangan alat peraga ditempat-tempat tersebut, secara jelas dan terang-benderang sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan program pemerintah Kota Palu untuk menjadikan Kota Palu Hijau dan Bersih (green and clean).

Selain itu pula, pemasangan alat peraga pasangan calon juga melanggar UU No. 32  Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 2008, PP No.6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas PP No 6 Tahun 2005 tentang pengesahan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, Peraturan KPU No.14 Tahun 2010 khususnya pada Pasal 22 poin (b) yang berbunyi : “alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti Masjid, Gereja, Wihara, Pura, Rumah Sakit atau tempat-tempat Pelayanan Kesehatan, Gedung milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan)”

Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No.9 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011. Juga peristiwa ini melanggar Berita Acara KPU Sulteng Nomor : 110/BA/II/2011 tentang komitmen bersama antara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengisi 30 Hari  sebelum masa kampanye pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 yang ditandatangani oleh tim kampanye pasangan calon poin 7 yang berbunyi : “Alat peraga yang sudah dipasang yang tidak mengandung unsure kumulatif kampanye, bisa terus terpasang dengan memperhatikan tempat pemasangan berdasarkan peraturan perundang- undangan”.

Bagi pejabat tehnis di Pemda Kota Palu, jangan kemudian terkesan menyalahkan masyarakat Kota Palu yang tidak turut berpartisipasi dalam melaksanakan kerja-kerja bakti dalam membersihkan lingkungan sekitarnya. Walaupun para pemimpin daerah Kota Palu sudah menyampaikan harapan dan himbaun agar semua warga kota Palu baik institusi pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan agar memahami pentingnya kebersihan dan kecintaan terhadap keindahan kota. Justru para pemimpin di daerah ini yang tidak memiliki komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan termasuk menjalankan secara operasional program kerja yang dia sendiri rencanakan, termasuk dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng yang juga termasuk kompetitor dalam pemilukada ini, Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu yang juga masuk dalam struktur Tim Kampanye salah satu pasangan calon serta para anggota legislatif Kota Palu yang secara pasti masuk dalam tim kampanye berdasarkan paratainya masing-masing.

Apa yang kemudian dilakukan oleh Panwaslukada Kota Palu ?

Berdasrkan laporan yang disampaikan oleh Panitia Panwas Lapangan (PPL) melalui Panwascam di 4 Kecamatan, maka kemudian Panwaslukada Kota Palu berdasarkan kajian yang dilakukan berkesimpulan bahwa ke-lima pasangan calon dan tim kampanye telah melakukan pelanggaran dalam pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, peraturan KPU dan berita acara komitmen bersama yang ditandatangani oleh KPU, Panwas dan ke-lima tim kampanye pasangan calon. Sehingga Panwaslukada Kota Palu kemudian menyampaikan temuan dan hasil kajian tersebut kepada KPU Kota Palu yang selanjutnya berdasarkan tembusan surat KPU Kota Palu tertanggal 26 februari 2011 sudah disampaikan kepada ke-lima tim kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ditingkat Kota Palu.

 

Diharapkan ke-lima tim kampanye dan pasangan calon berkewajiban untuk mencabut seluruh alat peraga yang melanggar ketentuan peraturan perundanga-undangan dan juga sudah seharusnya ke-lima tim kampanye dan pasangan calon harus menghormati dan mendukung apa yang kemudian menjadi program pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan green and clean, termasuk aparat pemda yang memiliki tupoksi tersebut untuk membersihkan seluruh alat peraga yang melanggar perda dan bertentangan dengan program pemerintah Kota Palu.

 

Jangan lagi para pemimpin dan tim kampanye serta pasangan calon pemimpin yang bertarung dalam pilgub ini membuat program unggulan sementara mereka sendiri yang justru melanggar programnya sendiri.

 

Jangan lagi ada bentuk-bentuk pembohongan dan pembodohan kepada publik dengan retorika-retorika yang justru bertentangan dengan perundang-udangan dan secara jelas tidak mendukung program yang ia sendiri rencanakan.

 

Semoga program green and clean Kota Palu bisa terlaksana dengan baik, sehingga bisa terwujud harmonisasi antara lingkungan dan manusia dan tidak dirusaki oleh hajatan pemilukada gubernur dan wakil gubernur tahun 2011.

 

 

 

PILGUB; EPISODE YANG DIULANG-ULANG

Oleh : ADI PRIANTO,SH

(Anggota KPW PRD SULAWESI TENGAH)

 

Situasi politik saat ini di Sulawesi Tengah sedang menghadapai Pemilihan Gubernur Periode 2011-2016, lima pasang calon sudah mendeklarasikan diri ke public. Pasangan AMINUDIN PONULELE-LUCIANA BACULU (ADIL) adalah pasangan yang didukung penuh oleh Partai Golkar, pasangan LONGKI JANGGOLA-SUDARTO (LONGKI’s) didukung oleh enam partai politik; Gerindra, Hanura, PPP, PKPB, PDP dan Partai Patriot, pasangan AHMAD YAHYA-MA’RUF BANTILAN (AY-MB) didukung oleh partai Demokrat dan PKB, pasangan RENDI LAMAJIDO-H.B PALIUNDJU (SUKARELA) didukung oleh PAN, PDS, PDK, PIB dan PBR. Pasangan SAHABUDIN MUSTAFA-AMIR MAHUD (SAFA) didukung oleh partai politik non seat; PPI, Partai Kedaulatan, Partai Pelopor, PAKARPANGAN, PPI, PBB, PDK, PMB, PNI MARHAEIN, PPRN, PIS, PPPI, PNBK, Republikan, PKD, PKNU, BARNAS dan PPD. Partai yang tidak menyatakan mencalonkan kadernya atau bertarung di Pilgub kali ini adalah PDIP dan PKS, pada awal-awalnya PDIP menggadang-gadang Rendi Lamajido yang didorong tetapi secara resmi DPP PDI tidak memberikan rekomendasi kepada Rendi Lamajido. PKS menggadang-gadang dua nama kadernya, ketua wilayah PKS; Zainudin Tambuala dan anggota DPR-RI; Akbar Zulfakar Sipanawa sebagai wakil yang akan bertarung, hasil akhirnya tidak ada satupun kader PKS yang dipinang dan PKS bersikap tidak bertarung di Pilgub kali ini.

Aminudin Ponulele merupakan ketua DPRD Provinsi Sulawesi tengah yang sebelumnya pernah penjabat  sebagai Gubernur periode 2001-2006, Luciana Baculu adalah istri Bupati Buol, Amran Batalipu, adalah mantan Camat Lipunoto. Longki Janggola merupakan Bupati Parigi-Moutong dua periode yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati, Sudarto adalah mantan Bupati Luwuk dua periode juga merupakan purnawirawan TNI dan anggota DPD periode 2009-2014 . Ahmad Yahya adalah wakil Gubernur pasangan H.B. Paliudju periode 2006-2010 sementara pasanganya, Ma’ruf Bantilan  adalah mantan Bupati Toli-toli dua periode. Rendi Lamajido adalah pengusaha yang terpilih sebagai anggota DPR-RI dari partai PDI-P dapil Sulawesi tengah periode 2009-2014, periode sebelumnya adalah anggota DPD Sulawesi Tengah, H.B. Paliudju adalah Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2006-2010 yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Periode 1996-2001, purnawirawan TNI. Sahabudin Mustafa adalah Rektor Universitas Tadulako (UNTAD) yang menjabat selama dua periode, dan Amir Mahmud adalah rektor Universitas Al-Khairat. Dari profil calon Gubernur yang akan bertarung adalah wajah-wajah lama, majunya H.B. Paliudju sebagai calon wakil Gubernur merupakan langkah taktis setelah penolakan yudicial review Undang-undang Pemerintah Daerah yang membatasi masa jabatan Gubernur dua periode. Ma’ruf Bantilan dan Longki Janggola merupakan kader partai Golkar yang kemudian dicap sebagai kader pengkhianat oleh pengurus wilayah Partai Golkar pada saat deklarasi ADIL pada tanggal 27 Januari 2011 di GOR Siranindi, Sahabudin Mustafa kader Golkar yang tidak pernah disebut-sebut pekhianat pada saat deklarasi pasangan ADIL.

Bagaimana dengan persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU PROPINSI) saat ini? KPU sedang mempersiapkan daftar pemilih yang akan memilih pada Pilgub nanti, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub 2011-2016 masih mengacu pada Pilpres 2009, mempersiapkan DPS KPU menggunakan Daftar Pemilih Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang kemudian dibenarkan adanya kelebihan/kekuarangan jumlah DPS ditiap kabupaten. Pilpres 2009 jumlah DPS Kab. Parigi-Moutong sebanyak 272.852 pemilih, pengumuman KPU Propinsi jumlah DPS Kab. Parigi-Moutong sebanyak 293.523 pemilih[2] dan memilik selisih 20.671 pemilih versi KPU Kab. Parigi-Moutong. Kel. Donggala Kodi Kec.Palu Barat DPS Pilgub sejumlah 6.017[3], jika dibandingkan dengan Pemilihan Walikota 2010 untuk Kel.Donggala Kodi sejumlah 5.97 pemilih dan memiliki selisih 45 pemilih[4]. DPS di Kecamatan Palu Timur berkurang sebanyak 701 pemilih dari DPT Pilwakot 2010 mencapai 51.166 pemilih sehingga DPS Pilgub Kecamatan Palu Timur sebanyak 51.166 pemilih, Kel. Besusu Barat berkurang dari 9.722 pemilih DPT Pilwakot menjadi 9.449 pemilih, Kel. Besusu Tengah DPT Pilwakot sejumlah 5.526 pemilih menjadi 5.462 pada DPS Pilgub, kel. Lasoani dari jumlah DPT Pilwakot 5.638 pemilih menjadi 5.628 dalam DPS Pilgub, Kel. Poboya dari DPT Pilwakot 2010 sejumlah 1.117 menjadi 1.054 pemilih dalam DPS Pilgub[5]. Untuk Kel. Layana dan Kel. Tondo mengalami penambahan, untuk Kel. Lolu utara berkurang 338 pemilih dari DPT Pilwakot sebanyak 9.209 dari jumlah DPS Pilgub sejumlah 8.871 pemilih[6]. DPS Poso untuk Pilgub terjadi penurunan jumlah pemilih sebesar 4.603[7] dari jumlah DPT Pemilukada 2010 sebesar 142,151 pemilih.

Pertarungan Pilgub periode kali ini sama halnya pertarungan periode sebelumnya, pertarungan tokoh-tokoh tua yang terikat pada gengsi marga, pertengahan tahun 2010 bakal calon yang mengemuka dan menjadi wacana yang menguat adalah Longki Djanggola, H. B Paliudju, Rendi Lamajido dan Aminudin Ponulele. Longki Djanggola menguat dan mendahului dari calon yang lain dengan menggunakan metode publikasi produk rokok, memasang gambar Longki Djanggola pada semua bengkel, rumah makan, warung kelontongan, perempatan jalan, jalan protokol, kampung, desa dan dusun terpencil, tidak ada tepat yang terlewatkan diseluruh Kabupaten. H. B. Paliudju halayak mengetahuinya tetap maju dan bertarung ketika tim kuasa hukum H. B. Paliudju mengajukan yudisial review soal jabatan gubernur dua periode pada akhir tahun 2010 dan pengunduran voting day yang dijadwalkan awal oleh KPU, alasan dari pihak Gubernur melalui Asisten II  kepada masa aksi Front Masyarakat Peduli Pemilukada (FMPP) Sulteng pada tanggal 24 November 2010 mengatakan  bahwa anggaran PILGUB belum dianggarkan oleh DPRD Propinsi. Sama halnya pun dengan Rendi Lamajido dan Aminudin, Rendi Lamajido melakukan pemasangan iklan dimedia cetak dan baliho diseluruh kabupaten. Dalam catatan kami selama akhir tahun 2010 hanya empat calon yang mengemuka dalam bursa pencalonan Pilgub 2011-2016, peta politik berubah ketika bulan Januari 2011 pasangan SAFA maju dalam bursa Pilgub. Situasi pemetaan politik berubah total diakibatkan Sahabudin Mustapa adalah putra daerah Parigi-Moutong dan Amir Mahmud adalah kader Al-khairat yang aktif, Al-khairat adalah organisasi keagaaman yang berpusat di Sulawesi tengah, penyebaran anggota dan struktur Al-khairat merata disemua Kabupaten. Dari fakta ini maka akan memberikan gambaran akan terjadi pemecahan suara pasangan Longki’s  di bagian Sulawesi timur, perwakilan dari Sulawesi timur ada Sudarto, Rendi Lamajido dibagian Kabupaten Luwuk, Kabupaten Morowali dan Kabupaten  Poso, karena di Kabupaten yang sudah disebutkan merupakan basis terbesar dari Sudarto, untuk Rendi Lamajido sendiri di kabupaten tersebut yang mendongkrak Rendi Lamajido menjadi Anggota DPD periode 2004-2009 dan anggota DPR-RI Periode 2009-2014. Yang paling panjang penentuan maju atau tidak pada pilgub periode ini hanya partai Golkar, ini disebabkan Aminudin Ponulele tidak memberikan ruang kepada kader-kader muda partai Golkar untuk bertarung, Ma’ruf Bantilan adalah kader Golkar yang didepak setelah tidak mendapatkan persetujuan menjadi bakal calon wakil Gubernur lewat partai Golkar, keputusan ini membuat beberapa pimpinan Partai Golkar mengundurkan diri, Arena Parampasi, pimpinan Golkar Kabupaten Sigi mengudurkan diri dari jabatan ketua, sama halnya juga dengan sekertaris Partai Golkar Kabupaten Toli-toli.

Episode yang terus diulang-ulang pada Pilgub kali ini adalah konflik yang sengaja ditebar menjelang voting day, pada Pilgub peride 2006-2011 koflik berbau SARA di daerah bekas  konflik SARA  sengaja dibuat, pemboman pasar babi Maesa dan Pasar Sentral Poso pada bulan Desember 2005, pemboman dilakukan tepat sebelum pelakasanaan Pilgub, tetapi karakter koflik yang ditebar kali ini bukan berkarakter isu SARA tetapi bentrok antara pemuda. Dalam catatan kami konflik pertama kali dibentuk dengan pengkondisian situasi/daerah untuk tidak nyaman dengan sms gelap, sms pengkodisian tersebut berisi seluruh masyarakat untuk berhati-hati karena ada penculikan yang menggunakan mobil/motor berplat DN, sms ini merebak diawal bulan desember 2010. Sms pengkondisian memakan korban, mobil escudo DN 913 AE dirusak warga di Desa Loli Kabupaten Donggala[8]. Konflik yang sengaja ditebar kemudian merembet masuk kedalam kota Palu pada Muswil KNPI Sulteng dan penyerangan kantor AJI oleh Front  Pemuda Kaili (FPK) pada akhir bulan desember 2010, konflik ini terus dibuat dan beraktifitas dalam kota Palu pada tanggal 16 Januari 2011 yang terjadi antara pemuda jalan Anoa dan pemuda pasar Masomba yang mayoritas etnis Bugis, pemicu awal mula dari konflik ini adanya acara “dero” dijalan Darusallam yang berhenti tiba-tiba akibat adanya lemparan batu dan terikan provokatif[9], konflik ini berkarakter SARA(etnis kaili versus etnis bugis) yang memakan korban 4 orang dirawat pada Rumah Sakit Tentara, salah satu korban tertembak pada jarak 4-5 meter, dari penuturan korban Kompi(30 tahun) dan Agus (31 tahun) ada teriakan “apa juga orang kaili” tidak tahu siapa orangnya dan dari mana asalnya teriakan itu[10]. Konflik selanjutnya di Desa Solove dan Vatunonju Kabupaten Sigi pada tanggal 22 Januari 2011, konflik ini melibatkan pemuda yang bertetangga kampung hanya persoalan pacar seorang pemuda diganggu oleh seorang pemuda dari kampung tetangga. Bentrok juga terjadi di daerah yang sama, antara desa Tulo dan Kota Rindau Kabupaten Sigi, 2 orang kena lemparan batu dan kena peluru senapan angin dibagian perut[11], bentrok di Dolo 5 orang yang ditetapkan tersangka[12]. Di akhir bulan Januari terjadi lagi bentrok di tempat lain di Kabupaten Sigi, bentrok antara desa Potoya dan desa Karawana pada tanggal 31 Januari 2011, awal masalahnya salah seorang pemuda dikeroyok oleh sepuluh orang yang tidak dikenal[13]. Konflik dengan modus yang sama terjadi juga Kecamatan Palu Utara, antara pemuda Labara dan Panau pada tanggal 29 Januari 2011[14]. Bentrok lainnya terjadi di Kabupaten Buol pada tanggal 28 Januari 2011 antara pelajar SMU 2 Buol dan SMK Amirullminin[15], bentrok pelajar ini terjadi selama dua hari berturut-turut. Bukan hanya konflik yang di daerah-daerah terror pun dilakukan, ancaman bom diarahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Ampana Kabupaten luwuk[16].

Daerah yang berkonflik, khususnya wilayah Kabupaten Sigi dan Kecamatan Palu Utara memang memiliki sejarah konflik yang sudah ada, konflik lama di wilayah masing-masing antara bentrok/tawuran pemuda sehingga memperkuat asumsi lewat fakta bentrok tersebut bahwa konflik yang sengaja ditebar adalah terencana dan bermuara pada Pilgub 2011-2016. Untuk menguatkan asumsi konflik ini sengaja ditebar selain dengan perbandingan dan sebaran konflik adalah konflik vertical yang siap melendak, antara rakyat dan apparatus Negara, konflik tambang Poboya, antara penambang rakyat dan pihak PT. Citra Palu Mineral (CPM), merupakan anak cabang perusahaan Bumi Resorse. Konflik Poboya terjadi ketegangan akhir bulan desember 2010 dan awal bulan januari 2011, karena pihak PT. CPM akan melakukan aktifitas eksploitasi diareal yang menjadi  penambangan rakyat, bahkan pihak PT. CPM dalam memasukan alat berat mereka meminta pengawalan dari pihak POLDA S            ulteng sebanyak 200 orang anggota BRIMOB, konflik vertical selanjutnya adalah kasus RAMADHAN BERDARAH di Kab.Buol, kasus RAMADHAN BERDARAH sampai saat ini hanya berakhir pada tindak pidana ringan yang dikenakan pada pelaku kekerasan terhadap Kasmir Timumun, sehingga membuat masyarakat Buol kecewa dan ketertiban hukum sudah tidak berlaku lagi di Kabupaten Buol, aturan lalu lintas tidak berlaku dan judi togel merebak di seluruh kampung Kabupaten Buol, pihak Polisi pun tidak berani melarang atau membuat tindakan hukum yang tegas. Kedua konflik vertical ini sudah membara dan tinggal menunggu pemicunya, kedua konflik vertical ini justru malah dibuat diplomatis. Konflik Poboya yang dulunya pihak POLDA Sulteng sangat keras tiba-tiba membuka ruang dialog antara Pemuda BATARA (Barisan Pemuda Tara) ketua adat dan pihak PT.CPM. Kabupaten Buol untuk memutasi isu RAMADHAN BERDARAH dengan cara membuka ruang seluas-luasnya kepada gerakan AKBAR, komite aksi pada tanggal 10 Mei 2010 meminta Bupati turun dari jabatanya karena terindikasi korupsi,  untuk membuka kembali kasus korupsi yang melibatkan Bupati Buol, Amran Batalipu, seperti kasus Ahli Fungsi hutan dan kepemilikan alat berat. Kedua konflik vertical ini tidak dibuka karena akan merugikan seluruh calon kandidat yang akan maju bertarung pada Pilgub, asumsi lain dari sebaran konflik yang dibuat adalah untuk kepentingan pembengkakan anggaran pengamanan Pilgub, dari ketatapan APBD Propinsi untuk pengamanan pada Pilgub sebesar Rp.382 juta untuk seluruh wilayah di Sulawesi Tengah, dan sampai saat ini pihak keamanan terus mengusulkan anggaran keamanan menjadi Rp.800 juta. Pertanyaan dasar dari konflik yang ditebar, kenapa jumlah konflik tidak jauh dari Kota Palu sebagai jantung aktifitas politik, daerah Sigi dan daerah pinggiran lainnya dipilih untuk kepentingan publikasi dan pembentukan opini publik, karena kota Palu merupakan jantung dari aktifitas media yang ada di Sulteng, jangakauan media nasional dan local ke daerah konflik merupakan pilihan jumlah konflik lebih banyak dari daerah pinggiran Kota Palu.

Konflik yang ditebar sejalan dengan hingar-bingar kasus korupsi yang terjadi sebelum pelaksanaan voting day, kasus korupsi di Sulawesi Tengah terbagi dua, pertama kasus sudah ditangani oleh lembaga hukum, kedua kasus korupsi yang diarahkan kepada salah satu calon kandidat yang akan bertarung pada Pilgub kali ini. Kasus korupsi yang paling banyak disoroti oleh publik adalah kasus korupsi KPU Donggala pada Pemilukada Sigi sebesar Rp. 12 Milyar, dalam kasus korupsi KPU Donggala terperiksa adalah bendahara dan ketua KPU Donggala,Amir Mahmud[17], dan yang dijadikan tersangka hanyalah bedahara KPU Donggala, Hariyanto Abdul Tanga[18], kasus korupsi KPU Donggala ditagani olehKejakasaan Tinggi Sulawesi Tengah. Kasus Suap Jaksa di Kab.Buol yang dilaporkan oleh KOMPAS(Koalisi Demokrasi untuk Pemeritahan Amanah dan Bersih), merupakan front gerakan di Sulawesi tengah yang terdiri dari NGO dan ormas-ormas,dilaporkan kepada KEJATI Sulteng pada tanggal 17 Januari 2011. Korupsi Rumah Sakit Undata dalam hal pengadaan alat penghancur sapah, kasus Korupsi RS  Undata ditangani oleh KEJATI Sulteng dan sampai saat ini belum memperjelas status penahanan ketua panitia lelang, Haldi Dzulmantap dan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan, Abdul Azis[19].  Dana APBN tahun 2007-2008 untuk penanggulangan bencana menjadi lahan korupsi bagi pejabat yang ada di Sulawesi tengah, pengadaan bronjong  di DAS sungai Palu yang melibatkan kepala BWSS III dinas Pekerjaan Umum, korupsi di daerah-daerah lainnya adalah Korupsi APBD Kab.Morowali tahun 2010 yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Pso merugikan keuangan Negara sebesar Rp.5,5 Milyar dengan terdakwa  Gemawati Hambuako dan Linme J. Werokila[20]. Kasus korupsi yang telah teruraikan diatas adalah kasus korupsi yang yang masuk pada areal satu dan dalam penanganan  lembaga hukum, kasus korupsi yang masuk pada areal kedua adalah laporan dan temuan BPK-RI pada penggunaan keuangan di Bank Sulteng , RSU UNDATA dan Dinas Pendapatan Propinsi, dari ketiga kasus ini kemudian DPRD Propinsi memanggil Gubernur Sulteng, H.B Paliudju untuk mengklarifikasi temuan BPK-RI tersebut[21]. Temuan BPK-RI terhadap penggunaan keuangan di Bank Sulteng menyangkut penyertaan modal kredit yang mengalir ke Pemerintah Daerah Parigi-Moutong, perkembangan terakhir kasus penyertaan modal kredit terus didorong oleh DPRD Propinsi dan eksekutif. Kasus pembangunan Gedung Wanita (GW) yang saat ini diselidiki oleh pihak KEJATI Sulteng terus bergulir, kasus pembangunan GW awalnya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provonsi dan pihak penegak hukum, dari hasil pertemuan RDP kemudian pihak KEJATI sulteng terus melakukan penyelidikan, kasus GW membuat H. B. Paliudju merasa terganggu, dari beberapa kali statement H.B. Palidju dimedia masa mengatakan kalau kasus GW ini sangat berbau politis.

Kondisi perlawanan  di Sulawesi tengah selama bulan januari terjadi disektor petani dan buruh, pada tanggal 21 Jnauari 2011[22] masa dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) dengan jumlah masa ratusan melakukan aksi mengenai kekesarasan terhadap petani dan perampasan tanah di Sulawesi Tengah, FPR memfokuskan isu pada kekerasan yang dilakukan oleh pengusaha PT. POSO ENERGI terhadap petani penggarap di desa Peura, Kec. Pamona Utara Kab. Poso. Gerakan perlawanan spontan pun terjadi di Kab.Buol yang dilakakukan oleh pegawai RSU BUOL[23] dengan aksi protes menuntut menu makanan yang diperuntukan kepada tenaga/pegawai dilingkungan RSU BUOL yang tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG), aksi ini hanya terjadi dalam lingkungan rumah sakit dengan menuliskan karton berisi kalimat-kalimat protes. Masih di Kabupaten yang sama terjadi PHK yang dilakukan pengusaha SPBU[24], pengusaha mem-PHK karyawannya sejumlah 5 orang dan bentuk perlawanan karyawan spontanitas mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Gerakan perlawanan mahasiswa hampir dikatakan sepi, pasca aksi hari anti Korupsi front yang dibentuk bersama oleh organisasi gerakan mahasiswa eksternal, Aliansi Mahasiswa Peduli Bangsa Indonesia (AMPIBI), tidak lagi terkonsolidasikan dengan baik untuk merespon momentual dibulan januari , dikarenakan AMPIBI persoalan teknis pasca aksi hari anti korupsi se-dunia 2010, AMPIBI dibebani dana ganti rugi sebanyak Rp.15.000.000,- untuk mengganti soundsystem yang dirusak oleh aparat keamanan.  Organisasi internal kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) diseluruh universitas/sekolah tinggi Kota Palu sebagai jantung gerakan perlawanan tidak terpecah mengenai BEMNUS VS BEMSI, kebanyakan BEM di Kota Palu tenggelam dalam aktifitas kegiatan internal kampus;seminar,workshop dll. Disituasi Pilgub pun BEM dan AMPIBI tidak terlibat untuk mengintervensi situasi politik Pilgub secara terbuka, hanya saja seluruh kekuatan mahasiswa Universitas Tadulako secara individu didorong untuk terlibat dalam pemenangan tim SAFA.

 


SUMBER : MERCUSUAR http://www.harianmercusuar.com/?vwdtl=ya&pid=11659&kid=all 

SIGI, MERCUSUAR – Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, Hariyanto Abdul Rauf Tenga mengaku memberikan uang senilai Rp350 juta kepada mantan Penjabat Bupati Sigi, Sutrisno Sembiring. Pemberian uang itu atas perintah Ketua KPU Donggala Amir Mahmud untuk mempercepat pencairan dana tambahan pemilukada.

“Total uang yang saya keluarkan untuk Sutrisno Sembiring sesuai permintaan ketua (Amir Mahmud) sebesar Rp350 juta. Saya juga pernah disuruh tandatangan kuitansi senilai Rp250 juta oleh Amir Mahmud untuk bayar pengacara Idham Chalid. Tapi saya tidak mau,” kata Hariyanto malam tadi (17/1).
Namun lanjut Hariyanto, dana kas KPU Sigi tetap keluar, namun hanya sejumlah Rp100 juta. Keluarnya dana ini, karena kuitansinya ditandatangani sekretaris (Frederyk Djiloy).

“Jadi, so te dipake lagi tandatangannya bendahara, karena yang tandatangan sekretaris,” jelasnya ditemui di café double dipps, Jalan Monginsidi.
Dia menambahkan, ia juga pernah dipanggil Sutrisno Sembiring untuk menghadap di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, Sutrisno kembali meminta uang senilai Rp350 juta.
“Kapan lagi saya dapat uang dari kamu Rp350 juta?,” kata Hariyanto mengutip pertanyaan Sutrisno saat itu.
“Tidak ada uang sama saya pak. Saya hanya bisa kasih keluar uang atas perintah pak ketua (Amir Mahmud),” kata Hariyanto menjawab permintaan Sutrisno.

Selain Rp350 juta itu, lanjut Hariyanto, seingatnya, anggaran keseluruhan yang diminta oleh Ketua KPU Donggala sekitar Rp1,3 miliar. Hanya saja, peruntukkan tidak diketahui secara keseluruhan.
“Kalau saya tidak salah ingat, bukan hanya Rp350 juta itu, tapi sekitar Rp1,3 miliar, baik untuk Sutrisno, Amir Mahmud secara pribadi maupun KPU Provinsi,” jelasnya sembari menyebut bukti-buktinya akan dibeberkan pada hearing lanjutan, hari ini (18/1).

Siang hari kemarin (17/1), Hariyanto bersama Ketua KPU Donggala, Amir Mahmud dihearing Pansus Hak Angket Dekab Sigi. Keterangan Hariyanto saat hearing itu, ia mengaku mengeluarkan uang senilai Rp150 juta kepada Sutrisno Sembiring atas perintah Amir Mahmud.
“Saya pernah diperintah oleh pak Amir Mahmud untuk mengucurkan anggaran Rp150 juta. Saya sempat tanya dana itu digunakan untuk apa? Pak Ketua (Amir Mahmud) bilang akan diberikan kepada pak Sutrisno Sembiring agar urusan penganggaran Pemilukada Sigi bisa lancar. Terpaksa saya keluarkan karena pengeluaran itu sifatnya perintah. Saya ini hanya bawahan, saya tidak bisa bikin apa-apa lagi selain menaati perintah,” ungkap Hariyanto

Lebih rinci Hariyanto menerangkan, setelah membuat kwitansi pengeluaran, dana sebesar Rp150 juta itu langsung diantarkannya ke ruang kerja Ketua KPU Dongala.
“Uangnya langsung saya antar ke ruangan Pak Ketua KPU. Setelah itu, salah satu komisioner KPU Mahfud Masuara masuk keruangan Ketua KPU. Tapi yang saya tahu, dana itu diantar sendiri oleh Ketua KPU Donggala ke pak Sutrisno Sembiring, selanjutnya saya tidak tahu lagi. Saya siap mempertangungjawabkan pernyataan saya ini dunia akhirat. Kalau kemudian didesak terus saya siap membeberkan bukti-bukti pengeluaran dan penggunaan anggaran yang ada. Bukti-bukti ini bukan hanya akan saya sampaikan kepada Pansus, tapi juga kepada pihak Kejaksaan apabila nanti saya diperiksa. Seingat saya, bukan cuma Rp150 juta itu, tapi masih banyak lagi. Nantilah, saya akan beberkan semuanya tentang siapa-siapa dan kemana aliran penggunaan anggaran itu. Maaf, sekarang saya belum bawa dokumen dan kwitansi pengeluaran anggaran pelaksanaan Pemilukada Sigi,”ujarnya.
Terkait persoalan pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan anggaran yang dibebankan oleh rapat pleno KPU kepadanya, Hariyanto mengatakan, keterlambatan pembuatan LPj tersebut dikarenakan divisi pelaksana program di KPU Donggala belum satu pun memasukkan laporan penggunaan anggarannya.

“Sampai sekarang divisi KPU Donggala belum ada satu pun yang memasukkan LPj penggunaan anggaran. Ini yang membuat saya agak sulit merampungkan LPj ke Pemkab Sigi. Semua program dikerjakan oleh divisi masing masing, anggarannya juga mereka pakai sendiri. Saya hanya mengeluarkannya saja. Pertanggungjawaban yang saya masukkan ke Inspektorat untuk diaudit baru sekitar 60 persen. Lainnya belum bisa karena masih menunggu LPj divisi KPU Donggala,” tukasnya.

SIAP BERTANGGUNGJAWAB

Sebelumnya, pada hearing sesi pertama, Ketua KPU Donggala Amir Mahmud mengatakan, dirinya siap mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran ini tersebut.
“Saya siap mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Pemilukada Sigi tersebut. Termasuk menyusun LPj secara administrasi, apabila Bendahara KPU Sigi belum bisa membuat LPj itu,” kata Amir Mahmud.

Anggota Pansus Hak Angket DPRD Sigi, Hamzah CH Madenuang mengatakan, pada hearing berikutnya, pihaknya akan mengundang seluruh komisioner KPU Donggala terkait dengan keterlambatan LPj penggunaan angaran oleh divisi-divisi di KPU Donggala.

“Semua komisioner akan kita undang pada hearing berikutnya. Setelah itu kita akan mengundang pihak Inspektorat Sigi untuk dimintai keterangan terkait masalah auditing dana KPU sebesar 12,5 miliyar itu. Yang terakhir akan kita undang adalah mantan penjabat Bupati Sutrisno Sembiring. Kita juga butuh keterangan dari beliau terkait masalah kebijakannya menggelontorkan anggaran tambahan tanpa melalui mekanisme pembahasan di DPRD Sigi. Termasuk juga peruntukan anggaran sebesar 150 juta yang dimintanya melalui Ketua KPU Donggala,” tandasnya.

BERATKAN AMIR MAHMUD

Lanjutan penyelidikan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Pemilukada Sigi di Kejari Donggala menghadirkan tiga pimpinan DPRD Kabupaten Sigi yang terdiri dari Ketua, Gesang Yuswono dan dua wakil ketua,yaitu Ayub Willem dan Paulina. Ketiganya hadir tepat waktu, sesuai undangan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala, pada Senin (17/1) pukul 09.30 wita.

Pemeriksaan yang dilakukan di ruang berbeda itu, berlangsung hingga pukul 14.00 Wita. Usai memberikan keterangan, ketiganya mengatakan bahwa penambahan anggaran Rp2,2 miliar tanpa sepengetahuan anggota Dekab Sigi. Sehingga pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah Sigi dan pihak KPU Donggala yang menjadi penyelenggara Pemilukada Sigi semakin menguat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Karena dengan keterangan dari ketiga legislator itu, pihak Kejari Donggala semakin banyak memiliki saksi yang memberatkan para pengguna anggaran. Selama dalam pemeriksaan yang berlangsung tertutup, ketiganya terlihat enjoy saat meninggalkan Kejari Donggala. “Keterangan tiga anggota dewan Sigi, semakin memberatkan para pengguna anggaran termasuk yang melakukan proses pencairan,” ujar sumber di Kejaksaan Donggala.

Pihak Kejari sendiri, belum mau berkomentar atas hasil-hasil penyelidikan yang telah dilakukan selama ini. Walaupun sejumlah pejabat Pemkab Sigi, telah juga diperiksa. Seperti Kepala Dinas Pendapatan, Endro Setiawan yang memberi keterangan pada Kamis (13/1). Pasalnya masih banyak pejabat Pemkab Sigi yang akan dihadirkan, termasuk mantan sekretaris KPU Sigi, hingga nantinya mantan Penjabat Bupati Sigi, ketua serta anggota KPU Donggala. CR6/HID

PERBEDAAN TAFSIRAN UU, PP, PERMENDAGRI DAN PERGUB

MENYANGKUT JANGKA WAKTU TUGAS DENGAN HONORARIUM PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL)

DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILUKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILUKADA

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH :

Pasal 65

1)      Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan.

2)      Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;

b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;

c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;

d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;

e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

3)      Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penetapan daftar pemilih;

b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;

c. Kampanye;

d. Pemungutan suara;

e. Penghitungan suara; dan

f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

4)      Tata cara pelaksanaan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

2. UNDANG – UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Paragraf 5

Pengawas Pemilu Lapangan

Pasal 82

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapangan adalah:

 

  1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan    Pemilu  di tingkat desa / kelurahan yang meliputi:

1.      Pelaksanaan pemutakhiran data      pemilih berdasarkan data  kependudukan  dan  penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

2.      Pelaksanaan kampanye;

3.      Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;

4.      Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

5.      Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;

6.      Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;

7.      Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan

8.      Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

 

  1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  pada huruf a;
  2. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
  3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
  4. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. Mengawasi pelaksanaan  sosialisasi  penyelenggaraan Pemilu; dan
  6. Melaksanakan  tugas    dan wewenang  lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

 

 

Pasal 83

Pengawas Pemilu Lapangan berkewajiban:

a.       Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b.      Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan  yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;

c.       Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;

d.      Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan

e.       Melaksanakan  kewajiban  lain  yang  diberikan  oleh Panwaslu Kecamatan.

B. PERBANDINGAN ATURAN MENYANGKUT JANGKA WAKTU TUGAS PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL)

UU No 22/ 2007 TTG PENYELENGGARA PEMILU PP No 6/ 2005 TTG PEMILUKADA PERMENDAGRI NO 57/ 2009

TTG BELANJA PEMILUKAKADA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI

SULAWESI TENGAH NOMOR

900/604/RD.ADM PEMD SDA-GST/2010

Pasal 71

 

Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

Pasal 109

 

Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Lampiran I.a Permendagri No 57/ 2009 ttg Belanja Pemilukada :

Poin I tentang Honorarium Angka 22 menyebutkan masa kerja Panitia Pengawas Lapangan (PPL) paling lama 2 bulan.

Lampiran  KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI

SULAWESI TENGAH NOMOR

900/604/RD.ADM PEMD SDA-GST/2010/ 2009

ttg Standar biaya honorarium dan/ atau uang lembur KPU

Provinsi dan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

Periode 2011-2016 pada poin II  tentang Honorarium

Angka 9  menyebutkan masa kerja Petugas Pengawas

Pemilu Lapangan (PPL) paling lama 2 bulan.

  1. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

 

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;

b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. PERBEDAAN MASA TUGAS PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL) DIKAITKAN DENGAN HONORARIUM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILUKADA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 65  ayat (2) menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan pemilukada meliputi:

a. Penetapan daftar pemilih;

b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;

c. Kampanye;

d. Pemungutan suara;

e. Penghitungan suara; dan

f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada paragraf 5 Pasal 82 tentang tugas dan wewenang pengawas pemilu lapangan (PPL) dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat desa/ kelurahan meliputi :

1.      Pelaksanaan pemutakhiran data    pemilih berdasarkan data  kependudukan  dan  penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

2.      Pelaksanaan kampanye;

3.      Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;

4.      Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

5.      Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;

6.      Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;

7.      Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan

8.      Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

 

 

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004, Pasal 82 UU No 22 Tahun 2007 maka pembentukan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai (Pasal 71 UU 22 Tahun 2007).

Selanjutnya pada PP No 6 Tahun 2005 pada pasal 109 dikatakan bahwa Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

 

Masa tugas Pengawas Pemilu Lapangan  (PPL) sebagaimana disebutkan  diatas, menjadi tidak relevan dan atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Lampiran I.a Permendagri No 57/ 2009 ttg Belanja Pemilukada pada Poin I tentang Honorarium Angka 22 menyebutkan bahwa  masa kerja Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) paling lama 2 bulan. Hal ini pula yang dikemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan  Keputusan Gubernur Provinsi  Sulawesi Tengah Nomor 900/604/RD.ADM PEMD SDA-GST/2010  yang  menyebutkan bahwa  masa kerja Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) paling lama 2 bulan.

 

Perbedaan antara masa tugas dan honorarium  Pengawas Pemilu Lapangan  (PPL) seperti yang dijelaskan diatas tidak mesti terjadi dan tidak perlu dipermasalahan karena dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara jelas disebutkan pada pasal  7 ayat (1) bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : (a).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c). Peraturan Pemerintah; (d).Peraturan Presiden; (e). Peraturan Daerah.

 

Dalam ayat (2) dikatakan bahwa  Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi : (a). Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; (b). Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; (c).Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

 

Dalam ayat (4) dikatakan bahwa  Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

 

Dalam ayat (5) dikatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pertanyaannya kemudian, apakah Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan?

 

Secara jelas Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur termasuk tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, jika kita melihat kembali UU No. 10 Tahun 2004 pada Pasal 7 ayat (4) yang mengatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

 

Pertanyaannya kemudian, apakah dalam UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007 dan PP No 6 Tahun 5 memerintahkan agar dibentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur soal honor, khususnya PPL ?

Mengenai pendanaan dalam Pemilukada dapat dilihat dalam UU 22 Tahun 2007 pada Pasal 114 ayat (5) menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD.   Pasal 115 menyatakan bahwa Anggaran penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil  Presiden  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang- Undang tentang APBN, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan  dalam Peraturan Daerah tentang  APBD wajib dicairkan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Selanjutnya, mengenai pendanaan juga dapat dilihat pada PP No. 6 Tahun 2005 pada Bab XI tentang Pendanaan pada Pasal 134 ayat (1) menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD. Ayat (2) menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengadaan, pendistribusian, pengamanan dan belanja panitia pemilihan, dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.

 

KESIMPULAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2009 yang mengatur soal honorarium PengawasPemilu Lapangan (PPL) paling lama 2 bulan bertentangan dengan UU 32 tahun 2004, UU 22 Tahun 2007 dan PP No 6 Tahun 2005 yang pada intinya menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)  dimulai sejak pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, daftar pemilih hasil perbaikan dan DPT,  kampanye, Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya, Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS, Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS, Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS, Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

 

Jika kita melihat dari jadwal penyelenggaraan pemilukada Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 yang dikeluarkan oleh KPU melalui Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2010,  maka pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dimulai sejak tanggal 8 Desember 2010 dan berakhir tanggal 30 Mei 2011. Sehingga masa tugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) + 5 Bulan dan selama itu pula Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) harus menerima honorarium.

 

Dari hal tersebut, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2009 tidak dapat dipakai sebagai dasar dalam penentuan masa kerja Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang terkait dengan honorarium dengan kata lain, bahwa  Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2009 tidak masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan juga bertentangan dengan UU 32 Tahun 2004, UU 22 Tahun 2007 dan PP No 6 Tahun  2005.  Sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2009  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan hanya merupakan administrasi saja dan dapat dikesampingkan.

Jika kemudian tetap dipaksakan bahwa masa kerja Pengawas Pemilu Lapangan  (PPL) tetap mengikuti petunjuk sebagaimana diatur dalam Permendagri No 57 Tahun 2009 dan mengeluarkan  Keputusan Gubernur Provinsi  Sulawesi Tengah Nomor 900/604/RD.ADM PEMD SDA-GST/2010 yang menyatakan bahwa masa kerja Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Paling Lama 2 bulan,  maka dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah  dalam aspek pengawasan setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraannya akan mendapat hambatan yang sangat besar, khsusnya menyangkut pengawasan di setiap kelurahan/desa, karena Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) khususnya di Kota Palu dilantik pada akhir bulan Desember 2010, maka masa tugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)  selesai pada akhir  bulan Februari 2011. Sehingga pengawasan tahapan yang dilaksanakan pada bulan Maret 2011 s/d tahapan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur akan dikerjakan seluruhnya oleh Panwascam bersama Panwaslukada Kota/Kabupaten serta Panwaslukada Propinsi. Pertanyaannya : Apakah pengawasan tersebut efektif dan rasional ?

SIGI, MERCUSUAR – Setelah bungkam dan ‘sariawan’ bicara, akhirnya mantan penjabat Bupati Sigi, Sutrisno Sembiring buka mulut juga. Ia bahkan menuding KPU Donggala bertanggungjawab atas segala penggunaan dana tambahan Pemilukada senilai Rp2,2 miliar.

Ia hanya sebatas menghibahkan dana tersebut kepada KPU Donggala, sebagai penyelenggara Pemilukada saat itu. Mengenai adanya penyimpangan atas penggunaan dana tersebut, Sutrisno tidak mau tahu. “Saya tidak mau tahu masalah itu. Karena itu bukan urusan saya, itu urusan KPU Donggala karena mereka yang menggunakan anggaran,” jawabnya, kemarin (3/1).

Ketika ditanya soal mekanisme pencairan anggaran senilai Rp2,2 miliar tanpa persetujuan DPRD Sigi, Sutrisno mengaku tidak tahu. Ia mengaku mengucurkan dana tambahan tersebut atas permintaan KPU Donggala. “Kalo itu, silahkan tanya ke KPU Donggala. Saya hanya mengucurkan saja, atas permintaan mereka,” singkat Sutrisno.

Begitupula ketika wartawan menanyakan kepadanya, soal rencana hearing DPRD Sigi. Sutrisno mengatakan, silahkan DPRD Sigi melakukan hearing KPU Donggala, karena KPU Donggala yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran itu. “Silahkan hearing KPU, jangan hearing saya,” sebutnya.

Mengenai komentar Sutrisno Sembiring, Ketua KPU Donggala, Amir Machmud maupun anggota KPU Donggala, Mahfud Masuara enggan berkomentar banyak. Mereka hanya berdiam diri, ketika wartawan menanyakan persoalan ini. “Kemarin kan sudah ditanya, tidak usah ditanya lagi,” jawab Amir tanpa panjang lebar. Sebelumnya, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi, Nolly Mua menyatakan, jika hasil pengembangan pemeriksaan KPU Donggala oleh Inspektorat Sigi mengindikasikan keterlibatan beberapa pejabat di jajaran Pemkab Sigi, maka Inspektorat Sigi akan memanggil beberapa pejabat terkait.

“Kalau hasil pemeriksaan KPU Sigi nanti dikembangkan dan ada indikasi keterlibatan Pemkab di dalamnya, maka Sutrisno Sembiring akan diperiksa. Karena saat menjabat bupati, ia bertanggung jawab atas penggelontoran dana itu. Tapi Inspektorat tidak masuk ke ranah itu, kami hanya memeriksa penggunaan uang saja. Kalau itu ranahnya lain lagi. Perkembangan laporan sementara akan terus kami laporkan ke Bupati Sigi, Aswadin selaku pengambil kebijakan. Saat ini kami masih terus melakukan pemeriksaan kepada KPU Sigi secara marathon,” tukas Noli belum lama ini.

Dugaan korupsi pada Pemilukada Sigi, September 2010 terjadi karena adanya penggelontoran dana tambahan untuk pelaksanaan Pemilukada Sigi sebesar Rp2,2 miliar. Yang menjadi biang permasalahan, penggelontoran itu dilakukan tanpa sepengetahuan DPRD Sigi. Selain itu, pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp2,2 miliar itu juga tidak jelas.
Menurut Sekretaris KPU Sigi, Fredrik Djiloy, persoalan pertanggungjawaban penggunaan dana tambahan untuk membiayai Pemilukada Sigi senilai Rp2,2 miliar adalah tanggungjawab Ketua KPU Donggala, Amir Machmud.
“Saya ini hanya pengguna administrasi, yang bertanggungjawab sebenarnya adalah Ketua KPU, Pak Amir Machmud. Karena beliau yang menandatangani MoU dana hibah dengan Pemkab Sigi. Bahkan, proposal permohonan bantuan dana tambahan yang diajukan oleh KPU Donggala selaku pelaksana Pemilukada Sigi, beliau langsung yang antar ke Pemkab,” ujar Frederik (27/12).

Dijelaskannya, semula KPU Donggala mengusulkan dana tambahan ke Pemkab Sigi sebesar Rp2,252 miliar. Tujuannya untuk membiayai kekurangan anggaran Pemilukada. “Setahu saya, dana itu semuanya dipakai untuk membiayai kebutuhan Pemilukada, diantaranya, biaya honorarium PPK dan PPS, pengadaan surat suara, tambahan biaya pengamanan, pembiayaan pendistribusian logistik di 15 kecamatan, dan selebihnya digunakan untuk membiayai Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya gugatan Pemilukada. Itu pun pencairanya secara bertahap, pertama Rp1,7 miliar dan permintaan berikutnya Rp500 juta,” cerita Frederik.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Endro Setiawan mengatakan, tambahan dana yang digelontorkan ke KPU Donggala sebesar Rp2,252 miliar atas permohonan KPU Donggala pada tahap kedua yang diajukan kepada Pemkab. Permohonan itu sudah melalui tahapan verifikasi DPKKAD selaku lembaga teknis pengelola keuangan daerah.
“Permintaan KPU Donggala sebenarnya melebihi Rp2,252 miliar. Hanya saja, kami kucurkan hanya Rp2,252 miliar saja. Dana tambahan ini, telah melalui beberapa tahapan verifikasi yang kemudian disetujui Penjabat Bupati, Sutrisno Sembiring dan anggarannya sudah masuk dalam paket anggaran Pemilukada Sigi kurang lebih Rp15 miliar. Pada tahap awal, kami hanya mencairkan Rp10.314,133,970 sebagaimana yang disepakati Dekab. Anggaran itu diperuntukkan kepada Panwaslukada, KPU Donggala serta biaya pengamanan Pemilukada,” jelas Endro.
Pemkab Sigi, kata Hendro, juga sudah beberapa kali menyurati pihak KPU Donggala terkait pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Namun sampai saat ini, KPU Donggala belum memasukkan pertanggungjawabannya ke Pemkab. CR6

Sumber : Harian Mercusuar

http://www.harianmercusuar.com/?vwdtl=ya&pid=11392&kid=all

PALU, MERCUSUAR- Antusias para bakal calon untuk mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan, akhirnya harus tertunda hanya karena tim dokter belum terbentuk.
Padahal sesuai pantauan Koran ini, sejak pukul 10.00 Wita, beberapa bakal calon telah mendatangi Rumahsakit Umum Daerah (RSUD) Undata, tempat para bakal calon menjalani pemeriksaan kesehatan.

Kedatangan para bakal calon tersebut, setelah masing-masing tim sukses mengambil surat pengantar pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng, Senin (3/1), di Sekretariat KPU Sulteng.
Sahabuddin Mustapa, merupakan bakal calon gubernur yang pertama kali mendatangi RSUD Undata untuk memeriksakan kesehatannya. Namun, setelah sekian lama menunggu giliran, malah jawaban yang diterima dari pihak RSUD Undata cukup membingungkan bakal calon beserta tim suksesnya.

Sebagaimana diungkapkan Sekretaris Koalisi Nusantara (KN), Ilcham Payangan kepada Koran ini, Senin (3/1), pihak RSUD Undata menginformasikan kalau tim dokter yang ditugaskan untuk memeriksa kesehatan para bakal calon belum terbentuk. Jadwal pemeriksaan baru akan dimulakan pada tanggal 5 Januari 2011. Jawaban tersebut bagi koalisi pengusung Sahabuddin-Faisal Mahmud, bagaikan guyonan. Sebab, kedatang mereka ke RSUD Undata telah mengantongi surat pengantar dari KPU Sulteng.

Kondisi tersebut sangat disesalkan politisi PPPI ini. Seharusnya, KPU Sulteng menginformasikan sebelumnya bahwa jadwal pemeriksaan belum dilaksanakan hari itu juga.
Namun karena respon penerimaan pihak RSUD Undata yang sangat simpatik dan menjanjikan paket yang diusung KN akan diprioritaskan sebagai bakal calon yang pertama kali diperiksa oleh Tim Dokter saat jadwal pemeriksaan dilaksanakan, membuat tim sukses Sahabuddin-Faisal Mahmud cukup terhibur.

Bakal calon lainnya yang telah datang untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, adalah Achmad Yahya (AY). Melalui salah satu tim suksesnya, Henry Kawulur, mengatakan bahwa bakal calon Gubernur AY, akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Namun informasi kalau tim dokter belum terbentuk, sehingga AY beserta tim suksesnya harus rela kecewa.
Direktur RSUD Undata, Dr Amiruddin Rauf SPOG dikonfirmasi sekaitan belum terbentuknya tim dokter pemeriksa kesehatan bakal calon, menjelaskan, kewenangan untuk hal itu berada di tangan IDI. Pihak RSUD hanya memfasilitasi pemeriksaan kesehatan tersebut.DIN

Sumber : Harian Mercusuar

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: