Just another WordPress.com site

Politik Imagologi
Politik imagologi adalah sebuah pemasaran politik yang didesain sedemikian rupa melalui iklan televisi dan media massa untuk memengaruhi konstituen dengan daya tarik artistik dan bujuk rayu.Sebagai imagologi, iklan politik menciptakan dan membentuk cita rasa lewat serangkaian representasi visual dan naratif. Semua yang terlibat dalam panggung politik adalah agensi periklanan, entah itu skala kecil atau skala besar.

Disadari atau tidak, ia telah menciptakan suatu hyper realitas demokrasi, yaitu penghapusan realitas sesungguhnya (real reality) dan menciptakan realitas semu (pseudo reality) dalam kehidupan politik dengan janji dan penonjolan keberhasilan yang pernah diraih sebelumnya.

Denis McQuail dalam Mass Communication Theory menyitir media sebagai pembentuk opini dan pengetahuan yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. Perkembangan dunia komunikasi dan teknologi tidak hanya mengaburkan medium dan pesan,tetapi juga mampu membangun realitas palsu itu di atas realitas yang sebenarnya. Inilah kekuatan media yang selalu diburu.

Pemiskinan

Dalam teori komunikasi kontemporer, jika dunia media dan visual semakin kuat merambah domain politik, maka akan terjadi distorsi komunikasi yang sistematis serta “pemiskinan politik” dengan terbunuhnya nalar kritis publik menuju suatu bentuk manipulasi massa yang menggantikan publikasi kritis tersebut.

Iklan politik pada gilirannya tampil menjadi otoritas yang mengarahkan publik hanya sebagai konsumen. Partai-partai politik merayu para pemilih mengambang (floating mass) dengan menampakkan diri melalui teknik media massa dan televisi, dan menampilkan image semenarik dan seatraktif mungkin. Untuk konteks Pemilu 2009, terasa jelas bahwa wilayah politik Indonesia tidak lebih sebagai wilayah yang terjajah oleh uang dan imagologi.Visi dan misi partai atau figur calon menjadi tidak penting,pencitraanlah yang menjadi hal terpenting dalam kontestasi politik.

Dalam tulisan ini, penulis hendak menegaskan bahwa tidak adanya aturan tentang pembatasan iklan politik di media meniscayakan verbalitas politik Indonesia sebatas permainan makna dan simbol yang didesain oleh para perancang kampanye politik. Berbagai problem kebangsaan dieksploitasi sedemikian rupa untuk mempercantik sisi pencitraannya.

Di titik ini, nalar kritis digantikan dengan imajinasi, argumen digantikan slogan,dan diskusi digantikan oleh iklan. Di berbagai tulisan, penulis kerap mengeksplorasi bahwa fokus bidik iklan politik adalah kognisi sosial masyarakat. Artinya, kian sering seseorang tampil di televisi atau mediamedia publik, akan semakin besar kesempatannya diingat di kepala setiap pemilih.

Efektivitas iklan politik ini telah disadari sebagai alat potensial menaikkan rating parpol dan calon yang beriklan. Kombinasi antara kesadaran atas kuatnya media dalam memengaruhi (to influence) dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat, telah memosisikan media sebagai medium pencitraan dan agen kampanye paling potensial.

Namun, pada saat bersamaan, pemiskinan makna dari iklan tersebut telah mendistorsi semangat pembelajaran politik masyarakat. Tren kampanye politik semacam ini telah membuka ruang bagi munculnya para agen iklan dan fungsi masif media ke dalam politik. Argumentasi, kualitas, bobot, dan kapabilitas seorang calon menjadi tidak penting.

Yang penting adalah bagaimana “kemasan” calon tersebut agar publik menyukainya, atau paling tidak mengingatnya. Inilah senyatanya fakta imagologi politik di Indonesia sebagai sebuah pemiskinan literasi politik. Pada akhirnya,putusan MK mengabulkan permohonan menganulir UU Pemilu Legislatif Pasal 98 dan Pasal 99 tak hanya dilihat dari sebatas standarisasi hak-hak atas kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, melainkan musti dilihat dari efek destruktif marketisasi politik.

Paling tidak, kita bisa mengantisipasi efek buruknya bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, tergantung para konstituen bagaimana menyikapi menjamurnya iklan politik di media massa dan media cetak. Kita buktikan apakah liberalisasi media dalam politik efektif memengaruhi massa dalam menentukan preferensi parpol atau caleg.(*) dikutif dari tulisan Dr Ali Masykur Musa (Penulis: Anggota FPKB DPR RI dan Ketua Umum Pusat Keluarga Alumni Universitas Jember)


 Sumber: Harian Seputar Indonesia, Rabu 4 Maret 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: