Just another WordPress.com site

PALU, HARIAN MERCUSUAR – Dewan Kehormatan (DK) KPU Pusat menunda pemeriksaan terhadap tiga anggota KPU Sulteng. Mereka yang akan diperiksa adalah DR Ir Adam Malik (ketua), Yahdi Basma SH (divisi Hukum dan Pengawasan) dan Patricia Lamarauna SH (divisi Sosialisasi dan Pengembangan Pemilih). Direncanakan, pemeriksaan terhadap ketiganya, dijadwalkan paling lambat bulan Agustus lalu. Namun, memasuki awal Oktober 2010 ini, pemeriksaan terhadap tiganya tak kunjung juga terlaksana. Divisi Hukum dan Perundang-undangan KPU Pusat, I Gede Putu Artha dihubungi, Senin (4/10), membenarkan kalau tiga anggota KPU itu belum diperiksa DK. Menurutnya, DK saat ini masih fokus memeriksa soal kasus pelanggaran anggota KPU Kalteng. “Mungkin setelah tuntas sidang anggota KPU Kalteng,” ujarnya. Ditanya kepastian jadwal pemeriksaan terhadap ketiga anggota KPU Sulteng itu, Putu mengaku belum dijadwalkan. Sebelumnya, Putu sendirilah kepada koran ini menyebutkan, paling lambat bulan Agustus, tiga anggota KPU Sulteng akan diperiksa. “Yang jelasnya, bulan Agustus mungkin disidang DK,” ujarnya. Sekaitan dengan rencana persidangan ke tiga anggota KPU Sulteng itu, kata mantan wartawan itu, kemungkinan komposisi anggota DK yang akan melakukan persidangan akan berubah, bukan lagi anggota DK yang telah memeriksa mantan anggota KPU Pusat, Andi Nurpati. Untuk diketahui, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI merekomendasikan kepada KPU Pusat untuk segera membentuk DK guna memeriksa lebih lanjut anggota KPU Provinsi Sulteng yakni, DR Ir Adam Malik MSc, Yahdi Basma SH dan Patricia Lamarauna SH terkait proses Pemilukada Tolitoli. Rekomendasi tersebut tertuang dalam surat Nomor 469/Bawaslu/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010 yang ditandatangani Ketua Bawaslu Hidayat Sardini SSos, MSi. Lahirnya rekomendasi tersebut, setelah melalui pengkajian terhadap laporan masyarakat terkait proses Pemilukada Tolitoli yang diterima Bawaslu, yakni atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi Sulteng. Adapun kajian tentang masing-masing pelanggaran terhadap ke tiga anggota KPU Sulteng tersebut, secara berturut-turut disebutkan diantaranya. Untuk Adam Malik, selaku Ketua KPU Sulteng, dalam proses terbit serta beredarnya Surat KPU Nomor:320/KPU/V/2010, diduga telah tidak tercermat serta tidak proprosional dan profesional sebagai penyelenggara Pemilu; tidak berusaha mencegah, terbit dan beredarnya Surat KPU Nomor 320/KPU/V/2010; serta Adam Malik telah tidak mengindahkan peringatan dari Divisi Hukum dan Perundang-undangan KPU Pusat I Gusti Putu Artha untuk tidak mengirimkan surat KPU Nomor 320 tersebut. Adapun dugaan jenis pelanggaran untuk Yahdi Basma, dianggap turut serta dalam proses terbitnya Surat KPU Nomor 320/KPU/V/2010. Selain itu, Yahdi Basma diduga menfasirkan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu “ apabila salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati meningal dunia, maka yang meninggal itu yang gugur sedangkan yang masih hidup tetap diakomodir”; dalam penafsiran UU Nomor 12 Tahun 2008 itu, Yahdi sama sekali tidak mempertimbangkan tafsir yang diberikan oleh Divisi Hukum dan Perundang-undangan KPU Pusat, I Gede Putu Artha. Malah Yahdi diduga berbohong pada keterangannya dalam klarifikasi tanggal 5 Juni 2010 di Palu, yang menyatakan menerima Surat KPU Nomor:320/KPU/V/2010 pada sore tanggal 27 Mei 2010, yang sebelumnya dihubungi melalui telepon oleh staf Andi Nurpati; serta dianggap salah satu pihak yang ikut merumuskan Surat Gubernur Sulteng Nomor:270/410/R.O.ADM PEM perihal Pemilukada di Kabupaten Toltioli dilaksanakan sesuai surat KPU Nomor 320/KPU/V/2010, yang ditujukan kepada Mendagri. Sementara itu, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Patrisia Lamarauna adalah, pada tanggal 28 Mei 2010, melakukan konfrensi pers di Palu untuk menyampaikan isi surat KPU Nomor 320/KPU/V/2010, tanpa sebelumnya meminta persetujuan dan/atau melalui keputusan rapat pleno. Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei 2010, Patrisia Lamarauna menandatangani serta menerbitkan Surat Nomor 20/KPU Prov-24/V/2010, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Tolitoli, yang isinya menegaskan KPU Tolitoli melaksanakan Surat KPU Nomor 320/KPU/V/2010. Dalam menandatangani serta menerbitkan surat tersebut, tanpa persetujuan serta rapat pleno. Selain itu, Patrisia yang pada intinya salah satu pihak yang memberi masukan dalam rapat koordinasi dengan Gubernur dan Muspida Provinsi Sulteng, karena sms yang dikirim ke Anggota KPU Tolitoli, Hambali, yang selanjutnya diteruskan ke HP Anggota KPU Tolitoli lainnya, Asmyarti, itu kemudian dikirim kembali ke HP Patrisia. Isi sms tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan pada rapat Muspida tersebut. DIN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: