Just another WordPress.com site

PALU, MERCUSUAR-Rencana penundaan voting day Pilgub Sulteng 2011, tidak berdasar pada ketentuan perundang-undangan. Belum dicairkannya anggaran Pilgub, tidak bisa dijadikan alasan menunda Pilgub.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2005 tentang perubahan PP No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, penundaan Pilgub hanya bisa dilakukan jika terjadi kondisi darurat, seperti kerusuhan atau bencana alam.
“Soal anggaran tidak masuk kategori darurat. Yang berhak menunda Pilgub adalah Mahkamah Konstitusi (MK), setelah usulan KPU melalui DPRD dinilai memenuhi syarat penundaan, seperti terjadi kerusuhan atau hal krusial lainnya yang membuat Pilgub harus ditunda,” ujar ketua DPW Partai Damai Sejahtera (PDS) Sulteng S Pelima, ditemui di DPRD Provinsi (Deprov) kemarin (6/10).
Sampai saat inipun lanjut Pelima, KPU Sulteng belum pernah menyampaikan secara resmi rencana penundaan Pilgub. Penundaan Pilgub karena belum adanya anggaran, merupakan wacana yang berkembang diluar pleno KPU. “Belum pernah ada penyampaian resmi ke DPRD atau partai-partai. Olehnya PDS masih berpegang pada tahapan awal yang disusun KPU Sulteng. Kami akan menetapkan calon gubernur tanggal 16 Oktober dan 19-25 Oktober calon tersebut kemungkinan mendaftar ke KPU sebagaimana tahapan awal. Jika ditunda, berarti ada tambahan waktu kandidat dan PDS sosialisasi ke masyarakat,” kata Pelima.
Pandangan berbeda disampaikan Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulteng, Zaenal Daud. Menurut Zaenal, hampir tidak ada aturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak memiliki celah untuk dilanggar. Meski faktor anggaran bukan alasan menunda Pilgub, namun praktik dilapangan hal tersebut bisa terjadi.
“Sebenarnya KPU dan Pemprov yang salah tidak mengajukan anggaran sejak APBD 2010, bukan Deprov. Kami disini hanya membahas dan mengesahkannya. Malah dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, anggaran Pilgub tidak dimasukkan Pemprov. Meski bukan alasan, bisa saja Pilgub mundur. Mau dilaksanakan bagaimana kalau tidak ada anggarannya,” kata Zaenal seraya menyatakan PKB tetap melakukan penjaringan bakal calon gubernur dan mengacu pada tahapan awal yang dibuat KPU.
Sekprov Rais Lamangkona, yang ditemui di Bandara Mutiara kemarin (6/10), mengatakan, problem utama dari keterlambatan ini adalah anggaran. Menurutnya, apa mungkin Pemilukada dilakukan tanpa didukung anggaran.
“Saya telah berkoordinasi dengan KPU soal ini, dan menurut hitung-hitungan KPU, Pilgub baru bisa dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2011. Soal anggaran yang diinginkan KPU, saya bisa saja memberikan mereka setengahnya tahun ini, tapi apa mampu mereka habiskan dana itu kurun waktu dua bulan ini? Karena dana itu, harus dipertanggungjawabkan tahun ini,” terangnya.
Karena pelaksanaan Pilgub tanggal 21 Maret 2011, sementara masa jabatan gubernur berakhir tanggal 24 Maret 2011, maka harus ada caretaker.
Sebelumnya Sekprov Sulteng Rais Lamangkona menyatakan kemungkinan penundaan Pilgub, karena belum siapnya anggaran. “Berdasarkan hasil rapat dengan KPU, kemungkinan besar voting day bergeser ke bulan Maret. Tapi ini belum paripurna, karena belum diplenokan. Jika voting day Maret, berarti akan ada caretaker Gubernur. Ini harus menjadi perhatian kita sekalian,” kata Rais dalam rapat pembahasan anggaran Pilgub di DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Selasa (5/10). TMU/GUS
http://www.harianmercusuar.com/?vwdtl=ya&pid=8703&kid=all

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: