Just another WordPress.com site

Radar Sulteng, Jumat, 8 Oktober 2010
PALU- Ketua DPR RI Marzuki Alie melontarkan kritik tajam terhadap Pemilukada dan pemekaran daerah. Dua produk hasil kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah di era reformasi saat ini. Menurutnya, Pemilukada dan pemekaran dewasa ini lebih menjadi beban negara.

Di depan ratusan mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tadulako, kemarin (7/10), Marzuki menyatakan penyelenggaraan Pemilukada tidak murah. Bukan hanya menyita banyak uang para kandidat, namun juga uang negara. Dia mencontohkan pelaksanaan Pemilukada gubernur Jawa Timur tiga putaran, yang menelan biaya hampir satu triliun rupiah.

‘’Ini belum termasuk uang para kandidat, yang harus mengeluarkan ratusan miliar untuk menjangkau 38 daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Terus terang, saya sangat prihatin,’’ ujar Marzuki.

Dirinya lantas mengingatkan mahalnya pencalonan saat bertarung di Pemilukada itu, berpotensi melahirkan gubernur dan bupati yang korupsi. Sebab menurut Marzuki, gaji selama lima tahun boleh jadi tidak bisa menutupi modal saat pencalonan. Akibatnya gubernur atau bupati harus mencari jalan lain untuk mengembalikannya. Korupsi bisa terjadi dan masyarakat jadi sengsara.

‘’Makanya jangan heran ketika ada gubernur atau bupati yang saat ini menjadi tersangka korupsi,’’ tambahnya.

Marzuki lantas mengungkapkan dirinya pernah melontarkan pemikiran jika pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD. Nantinya DPRD sebagai wakil masyarakat di daerah, menentukan siapa yang pantas menjadi kepala daerah. Meski ada tawar-menawar, Marzuki menilai itu jauh lebih baik.

‘’Tidak sebobrok seperti saat ini. Namun saya dapat kritikan dari banyak pengamat, katanya kalau itu terjadi maka kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Tapi bagi saya, kemunduran tidak mengapa asal masyarakat sejahtera. Demokrasi yang tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat, tidak ada gunanya,’’ tegas Marzuki.

Soal pemekaran, Marzuki lebih sengit. Dia mengaku saat ini tengah mendesak Departemen Dalam Negeri untuk membuat grand design daerah mana saja yang pantas dan tidak pantas dimekarkan. Pasalnya pemekaran daerah yang terjadi saat ini secara besar-besaran dan uang negara habis dipakai untuk pemekaran. Dirinya menyebutkan hal ini terjadi karena otonomi yang ke-bablasan.

Marzuki mengungkapkan daerah yang memiliki hutan lindung dan daerah rawan bencana adalah daerah yang tidak boleh dimekarkan. Daerah yang punya hutan lindung misalnya, dikhawatirkan hanya untuk kepentingan eksploitasi hutan. Marzuki mencontohkan ada daerah yang hanya berpenduduk sebanyak enam ribu jiwa di Kalimantan Tengah, namun mekar. Sementara daerah rawan bencana hanya akan menyedot anggaran. ‘’Menyedihkan republik ini. Ini semua dampak euforia otonomi di era desentralisasi,’’ katanya.

Marzuki mengungkapkan pemekaran juga menuntut perangkat pemerintahan yang baru. Menurutnya banyak anggaran yang harus dikeluarkan untuk merekrut ribuan tenaga PNS dan menggajinya. Sementara saat ini ungkap Marzuki, 95 persen APBN sudah habis terpakai untuk belanja negara. Hanya ada 5 persen yang tersisa.

Marzuki lantas mengingatkan bahwa kebijakan desentralisasi punya harapan menyejahterakan masyarakat, melalui percepatan pembangunan di daerah. Tentunya harapan itu yang seharusnya diwujudkan.

Kehadiran Marzuki di Universitas Tadulako untuk membuka Seminar Nasional Eksistensi Kebijakan Desentralisasi dalam Membangun Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Era Globalisasi. Seminar itu digelar oleh mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

Sementara itu, pada sore harinya puluhan tokoh masyarakat, pemuda dan akademisi yang sudah menunggu sejam sebelumnya untuk berdialog dengan Ketua DPR RI Marzuki Alie dibuat kecewa. Kekecewaan itu, menyusul pembatalan dialog dengan para tokoh yang dilakukan oleh politisi Partai Demokrat itu. Sejumlah tokoh seperti Ketua MUI Kota Palu, Zainal Abidin, Dosen Untad Slamet Riady Cante tampak sudah bersiap untuk berdialog dengan wakil ketua Pembina Partai Demokrat itu. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Siranondi II Jalan Mohammad Yamin- Palu Selatan.

Setelah menunggu agak lama, Marzuki Alie yang mengenakan jas hitam memasuki ruang pertemuan. Ia didampingi Wakil Ketua Partai Demokrat Sulteng, H. Zulfakar Nasir BRE dan sejumlah pengurus Partai Demokrat Sulteng. Tiba di ruangan Marzuki langsung mengambil inisiatif untuk berbicara. Ia mengatakan, tidak bisa melakukan dialog karena pada pukul 20.00 WIB (tadi malam) harus memenuhi panggilan Presiden SBY di kediamannya di Puri Cikeas Bogor. Kemudian pesawat yang hendak menerbangkannya dari Palu ke Jakarta mengalami penundaan jadwal terbang. Karenanya jalan satu-satunya adalah menggunakan pesawat via Balikpapan untuk selanjutnya menuju Jakarta. Marzuki hanya berbicara sekitar dua menit. Selama berbicara tidak ada hal-hal penting yang disampaikan mantan petinggi BUMN ini. Selain permohonan maaf, ia mengatakan sempat mengalami ‘’mabuk’’ karena keenakan mencicipi masakan khas Kaili, kaledo.

Seusai menyampaikan kesannya terhadap masakan Kaili itu, ia pun langsung berdiri, pamit untuk selanjutnya menuju Bandara Mutiara Palu. Kedatangan Marzuki ke Palu adalah untuk membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Indonesia (FOKKERMAPI) wilayah V Sulawesi, dan Latihan Kepemimpinan Pemerintahan Tingkat Madya – Nasional (LKPTM-Nas) yang dirangkaikan dengan seminar nasional. (uq/yar)

http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=66782

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: