Just another WordPress.com site

Selasa, 26 October 2010

Aktivis 98 meminta MK mengabulkan permohonan tersebut secara conditional constitutional (konstitusional bersyarat).

Sebagai bentuk penolakan atas rencana pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto, sebelas aktivis 98 mendaftarkan uji materi UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kesebelas aktivis yang menjadi pemohon antara lain M Chozin Amirulla (PB HMI), Asep Wahyu Wijaya (mantan Ketua Senat Mahasiswa Hukum se-Indonesia), Edwin Partogi (Kontras), Ahmad Wakil Kamal (advokat), Abdullah (ICW), Arif Susanto (Dosen Universitas Paramadina), Dani Setiawan (Koordinator Koalisi Anti Hutang), Embay Supriyantoro (pengusaha), Abdul Rohman (pengusaha), Herman Saputra, dan Ahmad Fauzi.       

“Kita telah mendaftarkan judicial review terhadap Pasal 1 angka 4, Pasal 25 dan Pasal 26 UU No 20 Tahun 2009 terkait syarat umum dan khusus seseorang untuk diangkat sebagai pahlawan nasional,” kata kuasa hukum aktivis 98, Gatot Goei di Gedung MK, Senin sore (25/10).  

Pengujian ini, kata Gatot, terkait rencana pemerintah akan memberi gelar pahlawan kepada Soeharto pada 10 November 2010 mendatang. Gatot menilai syarat-syarat itu belum tegas dan jelas. Akibatnya, orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat atau tindak pidana korupsi dimungkinkan untuk diberi gelar kepahlawan.  

“Untuk menghindari kesalahan, maka eksponen 98, kita mengajukan uji materi undang-undang itu karena kita tak setuju Soeharto diberi gelar kepahlawanan. Lengsernya Soeharto dari tampuk kepemimpinan sebagai presiden karena kejahatan yang dilakukan Soeharto,” tegasnya.

Menurut Gatot, komposisi Dewan Gelar sebagaimana diatur dalam Pasal 25 yang di dalamnya terdapat unsur militer juga tidak tepat. “Dalam konstitusi kita tugas pokok militer menjaga pertahanan dan keamanan, jadi tidak ada relevansinya duduk sebagai anggota Dewan Gelar, sehingga kami minta dibatalkan dan militer kembali ke baraknya,” sarannya.  

Dewan gelar yang bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan seharusnya melibatkan masyarakat sipil yang justru lebih independen. “Seharusnya dilakukan oleh masyarakat sipil tentunya lebih netral ketimbang TNI atau Polri,” tukasnya.

Dalam petitum permohonan, aktivis 98 meminta MK mengabulkan permohonan tersebut secara conditionally constitutional (konstitusional bersyarat). Dalam arti, pasal yang diuji dianggap konstitusional sepanjang pemberian gelar kepahlawanan itu tidak diberikan kepada warga negara yang semasa hidup menjadi pemimpin tidak menjadi diktator, pelanggar HAM berat, dan koruptor yang menyengsarakan rakyat.  

Salah seorang pemohon, Ahmad Fauzi berharap agar permohonan uji materi UU ini cepat disikapi oleh MK. “Masih ada waktu ada dua minggu, mudah-mudahan MK berkenan mendahulukan pemeriksaan permohonan ini,” harapnya.

 Di luar itu, Fauzi juga berharap MK memriksa perkara ini secara independen. Harapan tersebut terkait pernyataan Ketua MK Mahfud MD yang pernah mengatakan Soeharto layak mendapat gelar pahlawan.

“Memang kami punya catatan pernyataan Pak Mahfud bahwa Pak Harto layak diberi gelar pahlawan. Tentunya, kita berharap MK akan independen objektif menilai permohonan kita dan tidak dikaitkan dengan pernyataan Mahfud itu,” tambah Fauzi.
 Sumber : Hukum On Line

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: