Just another WordPress.com site

Wednesday, 27 October 2010 11:34

IPK tahun ini tetap 2,8, sama seperti tahun lalu. Padahal, pemerintah sempat menargetkan skor IPK 5 pada 2015. Sebagian pengamat menilai target ini terlalu tinggi.

Jargon Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam memberantas korupsi di tahun pertama pemerintahan tampaknya belum membuahkan hasil yang gemilang. Setidaknya, hal ini dirasakan oleh para pengusaha, pelaku ekonomi dan para analisis. Persepsi mereka terkait pemberantasan korupsi di Indonesia tahun ini tak jauh beda dengan tahun sebelumnya.

Transparency International (TI) baru saja merilis indeks persepsi korupsi (IPK) terhadap 178 negara. Indonesia bercokol di posisi 110 dengan skor IPK 2,8. Perolehan skor ini sama dengan yang dicapai Indonesia pada tahun lalu. “Pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami stagnasi,” ujar Sekretaris Jenderal Transparency International-Indonesia (TII) Teten Masduki di Jakarta, Selasa (26/10).

Negara yang memperoleh IPK tertinggi adalah Denmark, Selandia Baru, dan Singapura. Negara-negara ini mendapat skor 9,3 sehingga dipersepsikan sebagai negara yang paling bersih dari korupsi di antara 178 negara itu. Sedangkan, Somalia dipersepsikan sebagai negara yang “kotor” karena berada di peringkat paling buncit dengan skor IPK 1,1.

Di antara negara-negara Asia Tenggara, posisi Indonesia ini tak terlalu memuaskan. Selain kalah dibanding Singapura, skor IPK Indonesia masih di bawah Brunei (IPK 5,5) Malaysia (IPK 4,4), dan Thailand (IPK 3,5). Meski begitu, Indonesia masih di atas Vietnam (IPK 2,7), Timor-Timur (IPK 2,5), Filipina (IPK 2,4) dan Myanmar (IPK 1,4).

Manajer Tata Kelola Ekonomi TII, Frenky Simanjuntak menjelaskan metode survei IPK ini bukan dilakukan oleh TI. “Saya ingin meluruskan kesalahan sebagian orang selama ini. Bukan TI yang melakukan survei,” ujarnya. Ia mengatakan lembaga-lembaga yang melakukan survey sangat banyak. Di antaranya, Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Political Economic Risk Consultancy (PERC).

Menurut Frenky, masih-masing lembaga survei ini sangat mungkin berbeda dari tahun ke tahun. “Untuk analisis (membandingkan) antar waktu sebenarnya kurang tepat, karena lembaga-lembaga survei bisa berbeda dari tahun ke tahun,” ujarnya. Namun, ia mengatakan survei ini masih diterima oleh pemerintah negara-negara yang bersangkutan karena memang belum ada metode yang lebih akurat.

Ketua Dewan Pengurus TII Todung Mulya Lubis mengungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri sudah menjadikan IPK sebagai rujukan keberhasilan. “Ini sudah diucapkan dalam berbagai pidato di hadapan para menteri,” ujarnya. Ia mengatakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pemerintah menargetkan skor IPK Indonesia 5,0 pada 2015.

Todung melihat hal ini sebagai rujukan yang bagus. “Tetapi, saya tak yakin skor 5,0 ini akan tercapai,” ujarnya. Ia meragukan kinerja pemerintah dalam memperkuat lembaga penegakan hukum secara keseluruhan yang mencakup kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan. Selama ini, Presiden SBY lebih banyak berpidato terkait persoalan ini dibanding melakukan tindakan konkret.

“Yang dibutuhkan bukan lagi pidato, yang dibutuhkan adalah tindakan,” ujar Advokat Senior ini. Todung mencatat ada beberapa kasus yang membuat perolehan IPK Indonesia tahun ini berjalan di tempat dan bisa menghambat target IPK 5,0 pada 2015. Di antaranya adalah kasus pelemahan KPK mulai dari kriminalisasi dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah hingga kasus rekening gendut perwira Kepolisian yang belum juga dituntaskan. Kasus mafia pajak Gayus Tambunan pun tak luput dari catatan Todung.

Awalnya, Todung bahkan mengira perolehan IPK Indonesia tahun ini akan menurun dibandingkan sebelumnya bila merujuk kepada kasus-kasus tersebut. “Mungkin para responden (para pelaku ekonomi dan pakar,-red) masih berbaik hati dengan kita,” seloroh Todung. Wakil Ketua KPK M Yasin mengapresiasi hasil survei IPK yang dilakukan di 178 negara ini. “KPK juga melakukan studi persepsi korupsi setiap tahunnya. Ini akan menjadi pembanding dan sumber data kita,” ujarnya. Survei integritas yang dilakukan KPK rencananya akan dirilis pada awal bulan depan.

Yasin menilai tak beranjaknya angka IPK Indonesia disebabkan oleh sistem pemberantasan korupsi yang tak terintegrasi. Ia mengatakan pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya kewenangan KPK. Lembaga penegak hukum yang bertugas menangani korupsi hakikatnya berjumlah tiga lembaga, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Selain itu, ada lembaga-lembaga lain yang bertugas melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Yakni, lewat reformasi birokrasi di masing-masing lembaga tersebut. Peran ini dipegang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK,” tuturnya.

Kerja sama antara lembaga-lembaga ini sangat diperlukan untuk meningkatkan IPK Indonesia. “Pemberantasan korupsi harus terintegrasi. Tiga lembaga penegak hukum yang ada selama ini saja sempat tidak harmonis satu sama lain,” pungkasnya menyebut persoalan antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan beberapa waktu lalu.

sumber: http://www.hukumonline.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: