Just another WordPress.com site

DONGGALA, MERCUSUAR – Harapan sejumlah calon anggota legislative (caleg) yang akan menduduki kursi DPRD Kabupaten (Dekab) Donggala maupun Sigi, harus tertunda tanpa waktu yang pasti. Karena sampai saat ini, KPU belum melakukan eksekusi terhadap putusan MK dengan alasan teknis. Ketua KPU Kabupaten Donggala, Amir Mahmud di Donggala, Senin (8/11) menjelaskan bahwa setelah terbitnya putusan MK No124/PUU-VII/2009 yang mengabulkan permohonan anggota DPRD Kota (Dekot) Tengerang Selatan, tentang perubahan jumlah legislator di daerah pemekaran yang berlaku secara nasional, ternyata MK tidak mampu membuat petunjuk pelaksanaan (Juklak) tentang putusan itu. “Adanya putusan MK itu, KPU malah bingung dan menyurat kembali ke MK minta petunjuk teknis. Karena yang dibuat KPU sudah betul, tapi MK buat putusan lain. Namun putusan itu harus dihormati karena diputuskan lembaga tinggi Negara,” terangnya. Sejak diputuskan pada 27 Agustus 2010, MK belum memberikan jawab atas surat KPU, karena jika keputusan itu dilaksanakan akan bertabrakan dengan beberapa aturan lainnya. Bahkan kata Amir, Dekot Tangerang pun sampai saat ini belum melaksanakan putusan MK itu. Karena KPU sendiri tidak mengerti teknis keputusannya. Sehingga KPU meminta petunjuk teknis lebih lanjut. Gambaran secara umum jika dilaksanakan putusan MK itu, diantaranya terjadi perubahan daerah pemilihan (dapil) yang berdampak pada jumlah suara partai politik dan suara caleg. “Bayangkan saja, ada orang yang sudah jadi legislator harus diberhentikan jika mengikuti keputusan itu. Masalahnya sekarang, bagaimana petunjuk teknis orang yang sudah diberhentikan, sementara dia sudah dilantik!” pungkasnya. Keputusan MK, menyatakan bahwa pasal 348 ayat (1) huruf c dan pasal 403 UU No27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga MK menyatakan bahwa pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan harus disampakan dengan pengisian anggota DPRD Kabupaten Tengerang sebagai kabupaten induk. Hal ini berlaku juga untuk daerah lain yang proses pembentukannya mempunyai kesamaan dengan kasus itu, yaitu yang telah terbentuk DPRD berdasarkan pasal 212 UU No10/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, termasuk Kabupaten Donggala dan Sigi sebagai kabupaten pemekaran. HID

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: