Just another WordPress.com site

Palu, 25 Oktober 2010.

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tidak profesional menangani kasus berdarah di Buol.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sulawesi dan Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advkasi Hak Asasi Manusia  (LPS-HAM) Sulawesi Tengah menilai kerja kepolisian lambat terkait penanganan hukum kasus Buol. Sampai saat ini, Polisi belum menetapkan tersangka terkait meninggal delapan orang masyarakat dan puluhan lainnya luka-luka. Baik korban luka tembak dan yang meninggal dunia, sampai saat ini kepolisian belum menemukan siapa yang mestinya bertanggung jawab secara hukum terkait aksi kekerasan tersebut.

Dibeberapa pemberitaan media, pihak Kepolisian mengakui kesulitan dalam menyelidiki kasus ini. Patut untuk dipertanyakan, faktor apa yang menyebabkan kasus ini berlarut-larut penangannnya. Apakah disebabkan  factor politis untuk melindung pihak-pihak yang mesti bertanggung jawab atau karena factor lemahnya sumber daya Polisi itu sendiri? Kepolisian selalu beralasan bahwa belum ditetapkannya tersangka dalam kasus kekerasan yang terjadi di Buol, Sulawesi Tengah adalah belum cukupnya bukti-bukti untuk menetapkan tersangka dan Polisi kesulitan mencari bukti-bukti dan saksi..

Terkait problem penyelidikan yang dihadapi pihak Kepolisian, KontraS dan LPS-HAM menilai polisi tidak profesional dalam mengungkap kasus ini. Dalam setiap kasus pidana, apalagi sudah jelas ada korban yang meninggal dan berjatuhan, sudah menjadi tugas kepolisian untuk lebih professional dalam melakukan penyelidikan yang lebih tajam guna mengumpulkan bukti-bukti mencari tersangkanya.

Sidang disiplin sebagai pintu masuk penggungkapan kasus pidana.

Hasil temuan yang dilakukan bidang Propam Kepolisian Daerah Sulawesi tengah, sudah cukup untuk membuka jalan untuk penyidikan di Reskrim terkait pengungkapan kasus pidananya.

Dalam mengungkap kasus kekerasan di Buol. Kepolisian terkesan mencari cari alasan dan berlindung pada ketentuan hukum acara. Jika dicrmati kasus Buol berdara dari fakta-fakta di lapangan maupun yang terungkap dalam sidang disiplin yang telah digelar beberapa waktu lalu, indikasi adanya tindak pidana semakin jelas yakni yang pertama, ada korban yang disiksa dalam tahanan dan kemudian meninggal, serta ada korban tujuh orang meninggal dunia dan 26 lainnya mengalami luka tembak .

Dari fakta-fakta pada siding disiplin tersebut seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap siapa pelaku tindak pidana yang terjadi pada pada kasus tersebut, justru terkesan bahwa Kapolda Sulteng ingin melindungi anggotanya. Hal ini akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Sulawesi Tengah dan semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang memang sudah buruk khususnya di Buol.

Harapan besar untuk Kepolisian.

Tentunya masyarakat menginginkan jangan sampai kasus tersebut berlarut-larut dan menimbulkan kekecewaan di masyarakat terutama keluarga korban. Konsokuensi dari lambatnya pengungkapan kasus ini adalah Polisi tidak lagi mendapatkan simpati dari masyarakat. Masyarakat mulai membanding-bandingkan penanganan kasus yang melibatkan kasus Polisi dan masyarakat. Dan hasilnya, masyarakat pasti akan menilai polisi dalam menangani kasus ini telah melakukan diskriminasi penegakan hukum. Karena cenderung melindungi anggotanya yang melakukan kekerasan.

Palu, 25 Oktober 2010.

 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi.

Ivan Yuntji Sunuh (Konsulat )

Lembaga Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) Sulawesi Tengah.

Nasrul Djamaludin, SH. (Koordinator)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: