Just another WordPress.com site

Senin, 15 November 2010
RADAR SULTENG;

PALU – Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, akhirnya membatalkan pengadaan bibit dan pupuk kakao di lingkungan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, dengan total nilai Rp44 miliar lebih. Pembatalan kontrak tersebut sebagai tidaklanjut dari surat Menteri Pertanian RI 1617/HK.400/A/9/10, tertanggal 6 September 2010. Surat Menteri Pertanian tersebut menyebutkan tender lima proyek pengadaan bibit dan pupuk kakao, cacat hukum karenanya harus dibatalkan. Terkait dengan itu, Dinas Perkebunan Sulteng melalui pejabat pembuat komitmen (PPK) Ir Hamka Ahmad MM, telah mengirimkan surat kepada empat perusahaan pemenang tender, terkait pembatalan kontrak tersebut. Empat perusahaan ini antara lain, CV Jaya Putra di jlan Miangas, untuk pekerjaan pengadaan pupuk untuk rehabilitasi kakao sebantak 105.000 kilogram. Kemudian PT Global Sulawesi Comodity yang beralamat di jlan Kalijudan H/12 A Surabaya. Perusahaan yang memenangkan proyek pengadaan bibit kakao somatic embryogenesis (SE) 3.900.000 batang juga ikut dibatalkan. Perusahaan pemenang lain yang kontraknya juga ikut dibatalkan adalah PT Daya Merry Persada. Perusahaan yang beralamat di jalan Tipar Raya Blok H3 nomor 12 Duren Sawit Jakarta Selatan ini, memenangkan proyek pengadaan pupuk untuk rehabilitasi kakao sebanyak 840 kilogram.

Terakhir adalah PT Mahardika di Desa Sabang, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala. Kontrak dengan nomor 027/583-Gernas/B1.PUP tertanggal 16 Agustus 2010, untuk proyek pengadaan pupuk untuk intensifikasi kakao sebanyak 697.000 kilogram ini juga ikut dibatalkan. Terhitung sejak 11 Oktober 2010, kontrak pengadaan pupuk dan bibit kakao di Disbun Sulteng dinyatakan batal.

Namun surat pembatalan tersebut tidak berumur lama. Hanya berselang empat hari sejak pembatalan kontrak, muncul surat kedua dari Mentan RI Nomor 1904/HK.400/A/10/10 tertanggal 14 Oktober 2010. Surat tersebut ditengarai syarat rekayasa, diboncengi oleh kepentingan tertentu.

Pasalnya, surat Mentan pertama tertanggal 6 September 2010 yang dikirimkan kepada perusahaan yang mengajukan sanggah banding, poin terakhir menyebutkan, panitia harus melakukan evaluasi ulang dengan terlebih dahulu membatalkan kontrak yang sudah ditandatangani. Namun pada surat Mentan RI kedua, Nomor 1904/HK.400/A/10/10 tertanggal 14 Oktober 2010, menyebutkan dilakukan evaluasi terlebih dahulu baru pembatalan kontrak. Surat kedua ini mengatakan, bahwa terdapat kesalahan interpretasi surat Mentan pertama khususnya pada paragraf terakhir.

Disebutkan pula, bahwa kesalahan interpretasi surat Mentan yang pertama hanya pada paragraf terakhir. Itu berarti selain paragraf terakhir isi surat tersebut tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, surat Mentan yang mengatakan, terjadi kecurangan dalam evaluasi penawaran adalah fakta yang tidak bisa dibantah.

Selanjutnya, surat Mentan yang kedua, memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Kadisbun Ir Anwar Manan, mengangkat dan menetapkan tim evaluasi yang beranggotakan tiga orang. Kenyataannya, Anwar Manan kembali mengangkat panitia tender lama yang sebelumnya bermasalah. Namun sampai saat ini, dari informasi yang dikumpulkan, tim yang dibentuk belum melakukan evaluasi. Jika dihitung dari terbitnya surat Menteri Pertanian yang kedua (14 Oktober) praktis sudah berjalan 1 bulan.

Sementara di sisi lain, pelaksanaan kegiatan dan penyaluran barang ke kelompok tani sudah berjalan. Ini bertentangan dengan surat ralat yang dikeluarkan oleh PPK bahwa, selama proses evaluasi berlangsung kegiatan pengadaan barang dihentikan untuk sementara. Ini karena perusahaan pemenang tender, adalah perusahaan yang tidak layak menang.

Kisruh tender proyek gernas kakao, senilai Rp44 miliar lebih di Dinas Perkebunan Sulteng, selain menyita perhatian publik, prosesnya juga begitu panjang dan berliku. Hingga kemudian, sejumlah pengusaha peserta tender yang tidak puas terhadap kinerja panitia, menempuh jalur hukum di Polda Sulteng. Langkah ini diambil, setelah Dinas Perkebunan Sulteng, tidak punya itikad baik merespons surat Menteri Pertanian yang menginstruksikan tender tersebut dibatalkan. Kepada Radar Sulteng, Kepala Dinas Perkebunan Sulteng, Anwar Manan bahkan secara tegas tidak akan menindaklanjuti surat Menteri Pertanian. Ia berargumen, Keppres 80/2003 yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, lebih tinggi kedudukannya ketimbang surat Menteri Pertanian. Argumen Anwar Manan ini diamini Paliudju.

Kisruh tender ini diawali dengan dimenangkannya empat perusahaan untuk mengerjakan beberapa proyek gernas kakao di Disbun Sulteng. Belakangan para pemenangan ini, menuai protes karena diduga syarat kolusi. Pada Agustus 2010, sejumlah perusahaan masing-masing CV Prima Kencana Sakti, PT Surapon Berkah Makmur dan CV Uminam, Unisari Adiprima, mengajukan sanggahan banding ke Menteri Pertanian. Sanggahan tersebut direspons oleh Menteri Pertanian dengan mengirim surat kepada empat perusahaan penyanggah tersebut. Isinya membenarkan sanggahan banding. Setelah melalui proses panjang dan berliku, kini kasusnya sudah sampai ke Tipikor Polda Sulteng.(yar)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: