Just another WordPress.com site

PALU, MERCUSUAR – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palu, Ardhiansyah Lamasitudju mengaku tak tahu menahu soal dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2006 di Disdik Kota Palu. Menurutnya, semua kebijakan soal penyaluran DAK, ada pada Kadisdik saat itu (Djikra Gorontina.Red).

Ardiansyah mengatakan, tahun 2006 ia menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan tahun 2008, ia diangkat menjadi Kadisdik, menggantikan Hamzah Rudji, yang ditarik Walikota Rusdi Mastura, sebagai staf ahli kala itu.
Saat menjabat Kadisdik, Tipikor Polda melakukan penyidikan, sehingga ia pun diperiksa sebagai saksi. “Memang saya pernah diperiksa tapi hanya sebagai saksi, bukan tersangka. Pemeriksaan waktu itu pada tahun 2008, dimana saya sudah menjabat sebagai kepala dinas. Jadi otomatis tim Tipikor Polda memanggil saya,” terang Ardhiansyah.
Untuk masalah DAK 2006, Ardhiansyah mengaku tidak tau banyak. Pasalnya, jabatannya masa itu masih sebagai Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga tidak terlibat dalam kebijakan Kadis perihal penyaluran DAK. “Saya sendiri suka bingung jika dikaitkan dengan DAK 2006 ini. Masalahnya saya tidak tau apa-apa. Yang tau itu tentu kepala dinas waktu itu, karena segala proses kebijakan penyaluran DAK diatur oleh kepala dinas. Nah, saya waktu itu belum kepala dinas le. Jadi sekali lagi minta maaf ini, saya tidak bisa berikan statemen apa-apa karena memang tidak tau,” bebernya.
Waktu dipanggil Tipikor sebagai saksi, lanjut Ardhiansyah, ia hanya memberikan keterangan yang ia ketahui, karena memang pada waktu itu masih sebagai Kabid. Sayang, ia tidak menjelaskan rinci apa saja point penting pada saat dirinya diperiksa menjadi saksi.
“Jadi meski sudah menjabat sebagai kepala dinas, tetap saya memberikan keterangan sesuai dengan jabatan saya waktu itu yaitu kabid, tidak lebih. Kalau soal DAK 2009 yang ditanya, saya bisa menjelaskan secara rinci, karena memang kepala dinas sudah saya,” paparnya.

Fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengusut DAK Palu, sampai dengan saat ini belum diinfokan kepadanya. Hingga sekarang kata dia, belum ada perwakilan KPK yang bertandang ke kantor untuk kepentingan pemeriksaan dan informasi mengenai DAK 2006.
“Kalau dari KPK sampai dengan sekarang belum ada datang ke kantor le. Saya sendiri juga belum pernah ditemui atau disurati untuk diperiksa. Staf saya juga belum melaporkan kalau ada KPK yang sudah datang kemari,” akunya.

Untuk penyaluran DAK sendiri, tambah dia, memang harus berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dimana pengerjaannya adalah swakelola. Itu lanjut Ardhiansyah, sudah ia lakukan saat menjadi kepala dinas (pada DAK 2009). memang swakelola dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Kalau tidak dengan swakelola, jelas itu melanggar dan pasti akan bersentuhan dengan hukum,” tandasnya. FIT

Comments on: "DAK 2006, Kewenangan Pejabat Lama" (4)

  1. ok…thenks infonya…blog anak palu ya..

  2. postingnya mantap…lam kenal…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: