Just another WordPress.com site

SIGI, MERCUSUAR – Sekretaris KPU Sigi, Frederik K Djiloy mengatakan, persoalan pertanggungjawaban penggunaan dana tambahan untuk membiayai Pemilukada Sigi senilai Rp2,2 miliar (bukan Rp2,4 miliar) adalah tanggungjawab Ketua KPU Donggala, Amir Mahmud.

“Saya ini hanya pengguna administrasi, yang bertanggungjawab sebenarnya adalah Ketua KPU, Pak Amir Mahmud. Karena beliau yang menandatangani MoU dana hibah dengan Pemkab Sigi. Bahkan, proposal permohonan bantuan dana tambahan yang diajukan oleh KPU Donggala selaku pelaksana Pemilukada Sigi kemarin, beliau langsung yang antar ke Pemkab,” ujar Frederik (27/12).
Dijelaskannya, semula KPU Donggala mengusulkan dana tambahan ke Pemkab Sigi sebesar Rp2,252 miliar. Tujuannya untuk membiayai kekurangan anggaran Pemilukada. “Setahu saya, dana itu semuanya dipakai untuk membiayai kebutuhan Pemilukada, diantaranya, biaya honorarium PPK dan PPS, pengadaan surat suara, tambahan biaya pengamanan, pembiayaan pendistribusian logistik di 15 kecamatan, dan selebihnya digunakan untuk membiayai Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya gugatan Pemilukada. Itu pun pencairanya secara bertahap, pertama 1,7 miliar rupiah dan permintaan berikutnya 500 juta rupiah,” cerita Frederik.

Soal akan dilakukan rapat dengar pendapat oleh Dekab, Frederik menyarankan agar Dekab juga menghadirkan Bendahara KPU Sigi dan Ketua KPU Donggala selaku pelaksana Pemilukada, sehingga persoalan ini bisa jelas.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Endro Setiawan mengatakan, tambahan dana yang digelontorkan ke KPU Donggala sebesar Rp2,252 miliar atas permohonan KPU Donggala pada tahap kedua yang diajukan kepada Pemkab. Permohonan itu sudah melalui tahapan verifikasi DPKKAD selaku lembaga teknis pengelola keuangan daerah.
“Permintaan KPU Donggala sebenarnya melebihi 2,252 miliar rupiah. Hanya saja, kami kucurkan hanya 2,252 miliar rupiah saja. Dana tambahan ini, telah melalui beberapa tahapan verifikasi yang kemudian disetujui Penjabat Bupati, Sutrisno Sembiring dan anggarannya sudah masuk dalam paket anggaran Pemilukada Sigi kurang lebih Rp15 miliar. Pada tahap awal, kami hanya mencairkan Rp10.314,133,970 sebagaimana yang disepakati Dekab. Anggaran itu diperuntukkan kepada Panwaslukada, KPU Donggala serta biaya pengamanan Pemilukada,” jelas Endro.

Pemkab Sigi, kata Hendro, juga sudah beberapa kali menyurati pihak KPU Donggala terkait pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Namun sampai saat ini, KPU Donggala belum memasukkan pertanggungjawabannya ke Pemkab. “Karena masalah ini, saya dipanggil Kejari Donggala untuk memberikan penjelasan. Anggaran senilai Rp2, 252 miliar ini sudah masuk dalam pos anggaran Pemilukada Sigi. Hanya saja Penjabat Bupati, Sutrisno Sembiring belum sempat mengkoordinasikan hal ini dengan Dekab. Jadi ini hanya miskomunikasi saja,” tandasnya.

TUTUP MULUT

Hampir semua pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran bantuan Pemilukada Sigi, melakukan aksi tutup mulut, alias tidak mau menanggapi. Mulai dari Ketua KPU Kabupaten Donggala, Amir Machmud yang sejak awal berita ini mencuat pada awal Desember lalu, tidak mau berkomentar banyak. Demikian juga saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (27/12) ia lebih memilih tidak membicarakan persoalan itu.
Ia tidak mau menanggapi, dengan alasan bahwa pendapatnya sudah pernah di korankan beberapa waktu lalu. “Saya kan sudah pernah dikonfirmasi soal itu, jadi tanyakan berita yang lain saja.” ujarnya santai. Demikian halnya anggota KPU Donggala, seperti Divisi Teknis, Mahfud Masuara yang juga memilih diam. Ia hanya mengeluarkan dua kalimat, no comment. Sementara tiga anggota lainnya tidak berada di tempat.

Demikian halnya Kepala Bagian umum KPU Sigi, Ilham L yang pada awalnya ia tidak mau menjelaskan soal bantuan Pemda kepada KPU. Dalam pesan singkatnya ia hanya menulis, “Maaf le. Coba bapak hubungi pak mantan Sekretaris KPU Pak Jiloy.” Namun ketika ditanya soal penggunaan dana itu untuk apa saja, ia menjelaskan pada umumnya dibayarkan untuk honor PPK/PPS, biaya audit dana kampanye dan sewa kendaraan serta untuk biaya selama masa gugatan hasil Pemilukada Sigi di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta. “Masih ada yang lain, tapi saya lupa Pak,” tandasnya.CR6/HID

Sumber : http://www.harianmercusuar.com/?vwdtl=ya&pid=11270&kid=all

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: