Just another WordPress.com site

SIGI, MERCUSUAR – Setelah bungkam dan ‘sariawan’ bicara, akhirnya mantan penjabat Bupati Sigi, Sutrisno Sembiring buka mulut juga. Ia bahkan menuding KPU Donggala bertanggungjawab atas segala penggunaan dana tambahan Pemilukada senilai Rp2,2 miliar.

Ia hanya sebatas menghibahkan dana tersebut kepada KPU Donggala, sebagai penyelenggara Pemilukada saat itu. Mengenai adanya penyimpangan atas penggunaan dana tersebut, Sutrisno tidak mau tahu. “Saya tidak mau tahu masalah itu. Karena itu bukan urusan saya, itu urusan KPU Donggala karena mereka yang menggunakan anggaran,” jawabnya, kemarin (3/1).

Ketika ditanya soal mekanisme pencairan anggaran senilai Rp2,2 miliar tanpa persetujuan DPRD Sigi, Sutrisno mengaku tidak tahu. Ia mengaku mengucurkan dana tambahan tersebut atas permintaan KPU Donggala. “Kalo itu, silahkan tanya ke KPU Donggala. Saya hanya mengucurkan saja, atas permintaan mereka,” singkat Sutrisno.

Begitupula ketika wartawan menanyakan kepadanya, soal rencana hearing DPRD Sigi. Sutrisno mengatakan, silahkan DPRD Sigi melakukan hearing KPU Donggala, karena KPU Donggala yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran itu. “Silahkan hearing KPU, jangan hearing saya,” sebutnya.

Mengenai komentar Sutrisno Sembiring, Ketua KPU Donggala, Amir Machmud maupun anggota KPU Donggala, Mahfud Masuara enggan berkomentar banyak. Mereka hanya berdiam diri, ketika wartawan menanyakan persoalan ini. “Kemarin kan sudah ditanya, tidak usah ditanya lagi,” jawab Amir tanpa panjang lebar. Sebelumnya, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi, Nolly Mua menyatakan, jika hasil pengembangan pemeriksaan KPU Donggala oleh Inspektorat Sigi mengindikasikan keterlibatan beberapa pejabat di jajaran Pemkab Sigi, maka Inspektorat Sigi akan memanggil beberapa pejabat terkait.

“Kalau hasil pemeriksaan KPU Sigi nanti dikembangkan dan ada indikasi keterlibatan Pemkab di dalamnya, maka Sutrisno Sembiring akan diperiksa. Karena saat menjabat bupati, ia bertanggung jawab atas penggelontoran dana itu. Tapi Inspektorat tidak masuk ke ranah itu, kami hanya memeriksa penggunaan uang saja. Kalau itu ranahnya lain lagi. Perkembangan laporan sementara akan terus kami laporkan ke Bupati Sigi, Aswadin selaku pengambil kebijakan. Saat ini kami masih terus melakukan pemeriksaan kepada KPU Sigi secara marathon,” tukas Noli belum lama ini.

Dugaan korupsi pada Pemilukada Sigi, September 2010 terjadi karena adanya penggelontoran dana tambahan untuk pelaksanaan Pemilukada Sigi sebesar Rp2,2 miliar. Yang menjadi biang permasalahan, penggelontoran itu dilakukan tanpa sepengetahuan DPRD Sigi. Selain itu, pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp2,2 miliar itu juga tidak jelas.
Menurut Sekretaris KPU Sigi, Fredrik Djiloy, persoalan pertanggungjawaban penggunaan dana tambahan untuk membiayai Pemilukada Sigi senilai Rp2,2 miliar adalah tanggungjawab Ketua KPU Donggala, Amir Machmud.
“Saya ini hanya pengguna administrasi, yang bertanggungjawab sebenarnya adalah Ketua KPU, Pak Amir Machmud. Karena beliau yang menandatangani MoU dana hibah dengan Pemkab Sigi. Bahkan, proposal permohonan bantuan dana tambahan yang diajukan oleh KPU Donggala selaku pelaksana Pemilukada Sigi, beliau langsung yang antar ke Pemkab,” ujar Frederik (27/12).

Dijelaskannya, semula KPU Donggala mengusulkan dana tambahan ke Pemkab Sigi sebesar Rp2,252 miliar. Tujuannya untuk membiayai kekurangan anggaran Pemilukada. “Setahu saya, dana itu semuanya dipakai untuk membiayai kebutuhan Pemilukada, diantaranya, biaya honorarium PPK dan PPS, pengadaan surat suara, tambahan biaya pengamanan, pembiayaan pendistribusian logistik di 15 kecamatan, dan selebihnya digunakan untuk membiayai Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya gugatan Pemilukada. Itu pun pencairanya secara bertahap, pertama Rp1,7 miliar dan permintaan berikutnya Rp500 juta,” cerita Frederik.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Endro Setiawan mengatakan, tambahan dana yang digelontorkan ke KPU Donggala sebesar Rp2,252 miliar atas permohonan KPU Donggala pada tahap kedua yang diajukan kepada Pemkab. Permohonan itu sudah melalui tahapan verifikasi DPKKAD selaku lembaga teknis pengelola keuangan daerah.
“Permintaan KPU Donggala sebenarnya melebihi Rp2,252 miliar. Hanya saja, kami kucurkan hanya Rp2,252 miliar saja. Dana tambahan ini, telah melalui beberapa tahapan verifikasi yang kemudian disetujui Penjabat Bupati, Sutrisno Sembiring dan anggarannya sudah masuk dalam paket anggaran Pemilukada Sigi kurang lebih Rp15 miliar. Pada tahap awal, kami hanya mencairkan Rp10.314,133,970 sebagaimana yang disepakati Dekab. Anggaran itu diperuntukkan kepada Panwaslukada, KPU Donggala serta biaya pengamanan Pemilukada,” jelas Endro.
Pemkab Sigi, kata Hendro, juga sudah beberapa kali menyurati pihak KPU Donggala terkait pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Namun sampai saat ini, KPU Donggala belum memasukkan pertanggungjawabannya ke Pemkab. CR6

Sumber : Harian Mercusuar

http://www.harianmercusuar.com/?vwdtl=ya&pid=11392&kid=all

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: